<![CDATA[Penelitian ini membahas berbagai kendala dalam penerapan Citizen Lawsuit pada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia yang hingga kini belum memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada ketidakpastian legal standing bagi warga negara sebagai penggugat. Ketidakjelasan ini menyebabkan pengadilan sering kali berbeda dalam menafsirkan legitimasi warga, sehingga memunculkan inkonsistensi putusan. Selain itu, batas kewenangan pengadilan TUN dalam memeriksa Citizen Lawsuit juga masih diperdebatkan karena ketiadaan norma eksplisit yang mengatur ruang lingkup tindakan pemerintah yang dapat digugat melalui mekanisme ini. Permasalahan lain muncul pada aspek pelaksanaan putusan, karena Citizen Lawsuit sering kali menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial kuat, sehingga implementasinya bergantung pada kemauan pemerintah. Dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat dan Belanda, Indonesia masih tertinggal dalam menyediakan landasan normatif yang memungkinkan warga negara berperan aktif sebagai pengawas tindakan pemerintah. Di negara-negara tersebut, Citizen Lawsuit telah berkembang sebagai instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai ruang lingkup, tata cara, legal standing, serta kekuatan putusan Citizen Lawsuit dalam ranah TUN. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan pemahaman hakim tentang makna partisipasi publik dalam negara hukum menjadi langkah penting untuk memastikan mekanisme ini berfungsi optimal sebagai sarana penegakan keadilan substantif dan penguatan akuntabilitas pemerintah.]]>
