Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development "
Novita, Anik
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Problematika Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Analisis Terhadap Kendala Implementasi dan Prospek Pengembangan di Indonesia) Novita, Anik; Asy-Syifa, Ghaida Raisya; Nuramalina, Tyara Fridayanty; Gusthomi, Moh. Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3577

Abstract

Penelitian ini membahas berbagai kendala dalam penerapan Citizen Lawsuit pada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia yang hingga kini belum memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada ketidakpastian legal standing bagi warga negara sebagai penggugat. Ketidakjelasan ini menyebabkan pengadilan sering kali berbeda dalam menafsirkan legitimasi warga, sehingga memunculkan inkonsistensi putusan. Selain itu, batas kewenangan pengadilan TUN dalam memeriksa Citizen Lawsuit juga masih diperdebatkan karena ketiadaan norma eksplisit yang mengatur ruang lingkup tindakan pemerintah yang dapat digugat melalui mekanisme ini. Permasalahan lain muncul pada aspek pelaksanaan putusan, karena Citizen Lawsuit sering kali menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial kuat, sehingga implementasinya bergantung pada kemauan pemerintah. Dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat dan Belanda, Indonesia masih tertinggal dalam menyediakan landasan normatif yang memungkinkan warga negara berperan aktif sebagai pengawas tindakan pemerintah. Di negara-negara tersebut, Citizen Lawsuit telah berkembang sebagai instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai ruang lingkup, tata cara, legal standing, serta kekuatan putusan Citizen Lawsuit dalam ranah TUN. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan pemahaman hakim tentang makna partisipasi publik dalam negara hukum menjadi langkah penting untuk memastikan mekanisme ini berfungsi optimal sebagai sarana penegakan keadilan substantif dan penguatan akuntabilitas pemerintah.
Can the International Court of Justice Shape Global Climate Action Through Law, Authority, and Accountability? Novita, Anik; Lestari, Eky; Sanni, Tajudeen; Srisawat, Kanya; Min, Zhang; Arifin, Ridwan
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 3 No. 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v3i2.40213

Abstract

Climate change presents an unprecedented challenge to the international legal order, raising urgent questions about responsibility, compliance, and enforcement. This article examines whether the International Court of Justice (ICJ) can meaningfully shape global climate action through its legal authority and judicial functions. It analyzes the Court’s potential role in clarifying states’ obligations under international law, particularly in relation to environmental protection, human rights, and the principle of due diligence. By assessing both contentious cases and advisory opinions, the article explores how the ICJ may influence state behavior even in the absence of direct enforcement mechanisms. The study situates the ICJ within the broader framework of international climate governance, including treaties such as the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement. It evaluates how the Court’s interpretations of customary international law, state responsibility, and transboundary harm could contribute to greater legal accountability for climate-related conduct. Particular attention is given to the growing momentum behind climate litigation and recent initiatives seeking advisory opinions on states’ climate obligations. While acknowledging institutional limitations—such as jurisdictional constraints, state consent, and political resistance—the article argues that the ICJ possesses significant normative power. Its judgments and opinions can shape legal discourse, influence domestic courts, and strengthen the legitimacy of climate obligations under international law. Ultimately, the article contends that the ICJ can play a transformative, though indirect, role in global climate action by reinforcing legal standards, enhancing accountability, and contributing to the development of a coherent international response to climate change.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Di Indonesia Fodhi, Azhari Sellomitha; Lestari, Eky; Novita, Anik; Pangaribuan, Neysa Natalie; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenakalan remaja merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak. Pendekatan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat represif terbukti tidak efektif dalam memberikan solusi jangka panjang, bahkan seringkali berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis remaja. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice muncul sebagai alternatif strategis yang lebih humanis, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Restorative Justice efektif dalam menurunkan tingkat residivisme, mencegah stigmatisasi, serta mempercepat reintegrasi sosial anak. Kendati demikian, penerapan pendekatan ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitator, dan resistensi budaya masyarakat terhadap pendekatan non-hukuman. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan kenakalan remaja di Indonesia.
Co-Authors Asy-Syifa, Ghaida Raisya Fodhi, Azhari Sellomitha Gusthomi, Moh. Imam Lestari, Eky Min, Zhang Nuramalina, Tyara Fridayanty Pangaribuan, Neysa Natalie Ridwan Arifin Sanni, Tajudeen Srisawat, Kanya Ubaidillah Kamal