Penelitian ini bertujuan menganalisis ekonomi politik kebijakan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital di Indonesia. Transformasi digital merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat inovasi produk dan pemasaran. Namun, adopsi teknologi digital di sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, dan sulitnya akses pembiayaan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan pustaka untuk mengkaji dinamika implementasi kebijakan dan interaksi antar aktor politik, ekonomi, dan sosial dalam proses digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan UMKM Go Digital telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing UMKM, namun implementasinya masih belum merata akibat disparitas wilayah dan kendala birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, berbasis data, dan adaptif untuk menjawab kondisi riil pelaku UMKM. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya ekosistem digital yang berkelanjutan, sehingga UMKM dapat berperan penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.