Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Ghustomi, Imam
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TENTANG KEWAJIBAN PESANGON DAN BATAS KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KONFLIK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DARI PABRIK KACANG GORENG PAILIT: Indonesia Tinambunan, Ianju Parlindungan; Thapsuandji, Aditya Amzar; Raharjayanti, Anita; Ananda, Lia Risqi; Ghustomi, Imam
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 13 No. 2 (2025): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v13i2.626

Abstract

Pailitnya Pabrik sering memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial desa sebagai lingkungan terdekat para pekerja. Dalam situasi tersebut, kepala desa atau lurah kerap menjadi pihak yang menampung keluhan warga dan merasa berkewajiban mengambil tindakan demi melindungi kepentingan masyarakat. Namun upaya tersebut tidak jarang diwujudkan melalui penerbitan surat atau tuntutan yang menetapkan kewajiban finansial tertentu kepada Pabrik, termasuk permintaan pesangon tambahan atau kompensasi bagi desa. Penelitian ini menganalisis kewajiban pesangon menurut peraturan ketenagakerjaan serta menilai batas kewenangan desa dalam menangani persoalan PHK massal akibat kepailitan Pabrik kacang goreng. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, prinsip legalitas dalam hukum tata negara, serta telaah tindakan administratif yang dilakukan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pesangon sepenuhnya berada pada kerangka hukum ketenagakerjaan dan tidak termasuk dalam ruang kewenangan pemerintahan desa. Pemerintah desa hanya berwenang memfasilitasi dialog, menyalurkan aspirasi warga, dan melaporkan kondisi sosial kepada instansi yang berwenang, tanpa memiliki otoritas untuk menetapkan beban finansial kepada Pabrik. Tindakan desa yang mengeluarkan tuntutan pembayaran pesangon atau kompensasi kepada Pabrik berpotensi melampaui kewenangan dan dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Penelitian ini menegaskan perlunya pembinaan kewenangan bagi pemerintahan desa agar tindakan yang diambil tetap sesuai prinsip negara hukum.
DUGAAN PENYALAHGUNAAN SKEMA INVESTASI INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCUCIAN UANG MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA: Indonesia Saputra, Radhitya Adji; Vivano Emmanuelle, Kelvin Felix; Wicaksono, Anta Sena Pratama Yuda; Wicaksana, Dhyavant Pramasthya; Ghustomi, Imam
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 13 No. 2 (2025): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v13i2.627

Abstract

Peningkatan arus investasi di Indonesia membawa konsekuensi pada munculnya celah penyalahgunaan instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Salah satu pola yang mulai mendapat perhatian ialah penggunaan skema investasi yang terhubung dengan Badan Amil Zakat sebagai medium penyamaran aliran dana hasil kejahatan. Artikel ini menelaah potensi pemanfaatan lembaga pengelola zakat sebagai saluran pencucian uang melalui pola penyimpangan pelaporan, rekayasa penempatan dana, dan penggunaan instrumen investasi yang tidak transparan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi dokumen yang berfokus pada kerangka hukum zakat, regulasi anti pencucian uang, serta mekanisme pengawasan lembaga amil. Temuan menunjukkan bahwa celah pengawasan, lemahnya verifikasi sumber dana, dan ketidakterpaduan sistem pelaporan antara otoritas zakat dan lembaga keuangan formal membuka ruang terjadinya penyamaran transaksi investasi. Selain itu, kurangnya integrasi antara rezim anti pencucian uang dengan tata kelola pengelolaan zakat menyebabkan risiko pemanfaatan badan amil sebagai kendaraan investasi semu semakin tinggi. Artikel ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas audit kepatuhan, serta penguatan mekanisme know-your-donor agar lembaga amil tidak menjadi ruang abu-abu dalam arsitektur pencegahan pencucian uang nasional.
Co-Authors Ananda, Lia Risqi Raharjayanti, Anita Saputra, Radhitya Adji Thapsuandji, Aditya Amzar Tinambunan, Ianju Parlindungan Vivano Emmanuelle, Kelvin Felix Wicaksana, Dhyavant Pramasthya Wicaksono, Anta Sena Pratama Yuda