<![CDATA[Abstrak. Fenomena anak jalanan, pengemis, dan pengamen di ruang publik perkotaan masih menjadi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks di Indonesia. Pemerintah Kota Makassar telah merespons isu ini melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial dan mengurangi praktik hidup di jalan. Namun, setelah lebih dari satu dekade, regulasi ini belum mampu mengatasi secara signifikan keberadaan kelompok marjinal tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perda No. 2/2008 dari perspektif manajemen sumber daya manusia (MSDM), dengan fokus pada aspek pemberdayaan, integrasi sosial, dan keterdaya-kerjaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap anak jalanan, pengemis, pengamen, serta pemangku kepentingan di Makassar. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lebih menekankan pada aspek penertiban dan kontrol sosial dibandingkan pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas. Akibatnya, regulasi cenderung gagal memutus siklus kehidupan jalanan dan justru melanggengkan kerentanan. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas penerapan konsep MSDM ke dalam konteks kebijakan sosial dan pengelolaan tenaga kerja marjinal. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan agar dapat menciptakan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Dengan menyoroti kasus Kota Makassar, penelitian ini juga memperkaya literatur internasional tentang pengelolaan kemiskinan perkotaan dan tata kelola kesejahteraan di negara berkembang.Kata kunci: anak jalanan, pengemis, pengamen, kebijakan sosial, manajemen sumber daya manusia, Makassar]]>
