Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ilmu Hukum
Nababan, Natal Frantomas
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengakuan Wilayah Adat Dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat Dengan dan Tanpa SK Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi RUU Masyarakat Adat Nababan, Natal Frantomas; Martono Anggusti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.13078

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat hukum adat diakui dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara komunitas adat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengakuan dan yang belum. Menurut UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), negara seharusnya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi dalam praktiknya, pengakuan ini masih terbatas hanya pada aspek administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dengan metode studi kasus dan komparatif di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana terdapat Desa Simaradangiang (yang sudah memiliki SK) dan Dusun Hopong (yang belum memiliki SK). Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan SK memberikan pengakuan hukum, perlindungan atas hak ulayat, dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut dalam kebijakan publik. Namun, komunitas yang tidak memiliki SK sering kali mengalami ketidakpastian hukum dan rentan terhadap konflik pertanahan. Berdasarkan teori pengakuan (Honneth) dan pluralisme hukum (Griffiths), pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya lebih dari sekadar bentuk resmi, tetapi harus memiliki makna yang mendalam. Penting untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memperkuat perlindungan atas hak kolektif dan mencapai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional yang beragam.  
Penerapan Prinsip Free, Prior, And Informed Consent oleh Direksi dalam Investasi Berbasis Sumber Daya Alam Nababan, Natal Frantomas; Anggusti, Martono; Samuel F. B. Situmorang
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/vxm3kv76

Abstract

This article aims to analyze the position and implementation of the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) in forestry business activities that intersect with the rights of indigenous peoples, and examine its relationship with the principles of Good Corporate Governance and the fiduciary obligations of directors in managing legal and social risks. The main issues discussed are the extent to which the national legal system substantively accommodates FPIC and how fragmented norms and weak institutional coordination hinder its implementation in practice. This research uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and case study approaches to examine the relationship between international standards, national legal frameworks, and corporate practices in the forestry sector. The main findings indicate that FPIC in the national legal system is still partially constructed and tends to be reduced to a formalistic consultation mechanism, so it does not yet function as a substantive agreement that provides an equal bargaining position for indigenous peoples. This condition is exacerbated by regulatory fragmentation and weak institutional coordination, which leads to a lack of synchronization between the licensing process and the recognition of indigenous territories. This article contributes to strengthening the argument for the need to strengthen legal substance, institutional structures, and legal culture so that corporate governance in the forestry sector is more equitable, sustainable, and respects the rights of indigenous peoples.
Co-Authors Anggusti, Martono Martono Anggusti Samuel F. B. Situmorang