Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rethinking Space: Planning Theories for Sustainable Tourism in Gunung Kidul, Indonesia Fikri, Muhammad Adymas Hikal; Rajib, Rayi Kharisma; Hidayah, Nur; Aprilia, lsabila Nisa; Insanidya, Safira Embun; Prasetyo, Andi Yudha
Indonesian Journal of Agrarian Law Vol. 1 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jal.v1i2.31082

Abstract

Gunungkidul Regency is one of the regions that has experienced significant growth in the tourism sector in the last two decades. The beauty of the karst landscape, underground caves, and the series of southern beaches are major attractions for both domestic and international tourists. Amidst this development, challenges arise in managing space that balances economic interests and environmental preservation. The use of space for tourism purposes is often inconsistent with established spatial plans, resulting in conflicts over spatial use, damage to karst ecosystems, and shifts in the function of protected areas. This study aims to critically examine theories and approaches to spatial planning and evaluate the extent to which these approaches are applied in sustainable tourism development in Gunungkidul Regency. The approach used is a juridical-sociological one, examining the relationship between spatial planning legal norms and empirical conditions in the community. Data collection techniques were carried out through interviews with policymakers and tourism actors, direct observation of tourism development locations, and literature studies of planning documents such as the RTRW (Regional Spatial Plan), RDTR (Regional Spatial Plan), and regional regulations. The results show that the spatial planning approach that has been applied to date tends to be top-down and technocratic, thus lacking the involvement of local communities as the primary subjects of development. Mismatches between planning and implementation persist, particularly in the form of zoning violations and weak oversight of land use conversion. 
Trasnformasi Digital Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Strategis Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Febriyanti, Nasab Sabrina; Insanidya, Safira Embun; Khamsa, Utami Okta; Firliana, Salsabila; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.443

Abstract

Digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di tengah kompleksitas sejarah pertanahan, keberagaman rezim hak, serta masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar. Transformasi ini mencakup penerapan sertipikat elektronik, digitalisasi buku tanah dan surat ukur, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), peta kadaster digital, registri elektronik, serta layanan pertanahan berbasis daring. Modernisasi ini bertujuan menciptakan administrasi pertanahan yang lebih akurat, transparan, aman, dan mudah diakses. Digitalisasi mampu meningkatkan kualitas data melalui penyimpanan terpusat, autentikasi dokumen menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan jejak audit digital yang mencegah manipulasi. Integrasi SIG memperjelas batas bidang tanah secara spasial sehingga mampu meminimalkan tumpang tindih klaim yang selama ini menjadi sumber utama sengketa. Namun, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan infrastruktur, kerusakan dan ketidakteraturan dokumen lama, ancaman keamanan siber, belum harmonisnya regulasi mengenai kekuatan pembuktian sertipikat elektronik, serta keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparatur. Tantangan sosial misalnya keberadaan hak adat, kepemilikan informal, dan batas fisik lahan yang belum pasti juga memerlukan pendekatan partisipatif dan mekanisme verifikasi lapangan. Agar digitalisasi benar-benar meningkatkan kepastian hukum, diperlukan kerangka kebijakan terpadu yang mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan infrastruktur, penguatan keamanan data, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan layanan hibrida. Dengan tata kelola yang baik, digitalisasi pendaftaran tanah berpotensi besar menciptakan sistem pertanahan yang modern, transparan, dan mampu menjamin kepastian hak atas tanah secara berkelanjutan.