Garuda - Garba Rujukan Digital

The Sociological Perspectives in Case Study: Empowering Student Capability based Law in Action Method in Indonesia Legal Education Rajib, Rayi Kharisma; Athar, Soultan; Bafaleo, Careno
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 2 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (June, 2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i01.20705

Lack of application of law by the students in the life, is a problem thatmust be addressed immediately. The law is not just a "Law in Books",but must also "Law in Actions", Law in reality. And this is where thesociology of law plays an important role in making them. This paper willexamine how the sociological perspective to strengthen the capacity ofstudents based on the method of Law in Action in Education Law inIndonesia. As well as reviewing about the sociological perspective inlegal education, sociology of clinical legal education, a variety of casesthat occurred in the sociology of law and social law research. studentshave significant potential as a leading fighter in the change of theIndonesian nation. But not a few students who do not understand theirtrue responsibilities. And also do not know, understand and practice theTri Dharma Perguruan Tinggi which is a unity that cannot be separated,because the obligation of a student not only learn on campus for justscience, but he has obligations that must be borne in accordance withTri Dharma Perguruan Tinggi .

The Dynamics of Election Disputes in Indonesia Case Study of Decision Number 36 / PHP. GUB-XVI / 2018 Rajib, Rayi Kharisma; Karismawan, Yogi
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27110

Election disputes in Indonesia are a problem that is often faced when Indonesia conducts elections. Losing and winning in elections is a matter of course. However, defeat in elections is often unacceptable. Losing from the election seems to be the end of the world, so that justifies any means to question it. The potential for disputes arises when the official results are announced by the General Election Commission (KPU) because there are parties who find violations and feel disadvantaged but there are also those who sue only to try their luck because they have not been able to accept defeat in democratic elections. Election disputes cause people to break up into groups that blame each other and make the excuses of those who lose the election to sue that fraud occurs in elections and as if they did not accept the results announced by the General Election Commission (KPU).

The Sociological Perspectives in Case Study: Empowering Student Capability based Law in Action Method in Indonesia Legal Education Rajib, Rayi Kharisma; Athar, Soultan; Bafaleo, Careno
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 2 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (June, 2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i01.20705

Lack of application of law by the students in the life, is a problem thatmust be addressed immediately. The law is not just a "Law in Books",but must also "Law in Actions", Law in reality. And this is where thesociology of law plays an important role in making them. This paper willexamine how the sociological perspective to strengthen the capacity ofstudents based on the method of Law in Action in Education Law inIndonesia. As well as reviewing about the sociological perspective inlegal education, sociology of clinical legal education, a variety of casesthat occurred in the sociology of law and social law research. studentshave significant potential as a leading fighter in the change of theIndonesian nation. But not a few students who do not understand theirtrue responsibilities. And also do not know, understand and practice theTri Dharma Perguruan Tinggi which is a unity that cannot be separated,because the obligation of a student not only learn on campus for justscience, but he has obligations that must be borne in accordance withTri Dharma Perguruan Tinggi .

Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia Mahardhika, Zerlina Mendy; Hapsari, Ivana Mirella; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v19i2.376

Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, telah menjadi isu global yang mendesak. Dampaknya mencakup peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, dan ancaman terhadap ekosistem. Perubahan iklim di Indonesia sudah terasa, seperti perpanjangan musim hujan dan peningkatan hari-hari kering di beberapa wilayah. Hukum lingkungan memegang peran penting dalam dalam menghadapi kompleksitas perubahan iklim, namun sering dianggap tidak cukup memadai. Oleh karena itu, reformasi hukum lingkungan menjadi penting untuk mengatasi tantangan tersebut. perubahan iklim, serta aspek keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini bertujuan untuk membahas urgensi reformasi hukum lingkungan terhadap perubahan iklim di Indonesia. Langkah-langkah reformasi yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut, dengan fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui adanya reformasi legislasi, reformasi pengadilan dan penegak hukum, dan dukungan terhadap upaya inovatif dan pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hukum lingkungan penting untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, namun sering dianggap tidak memadai apabila penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dilakukan secara tidak konsisten dan tidak semestinya. Oleh karena itu, reformasi hukum lingkungan terkait perubahan iklim di Indonesia sangat diperlukan, termasuk pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas pengadilan, perlindungan ekosistem, kepatuhan terhadap regulasi, kolaborasi internasional, dukungan inovasi, dan partisipasi masyarakat.

Penegakan Hukum Lingkungan Guna Menanggulangi Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Minuman Beralkohol di Sungai Bengawan Solo Cahyani, Melinda Putri Lutfi; Kurniasari, Ela; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pencemaran limbah minuman beralkohol di Sungai Bengawan Solo telah menjadi perhatian serius dalam konteks analisis penegakan hukum di Indonesia. Dalam studi ini, dua rumusan masalah utama dibahas, yaitu analisis penegakan hukum terhadap pencemaran limbah minuman beralkohol dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap masalah ini. Metodologi penelitian deskriptif normatif, studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap pencemaran limbah minuman beralkohol di Sungai Bengawan Solo serta kendala-kendala yang perlu diatasi dalam praktiknya. Implikasi dari studi ini adalah perlunya perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan untuk mengatasi masalah pencemaran limbah secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam penegakan hukum terhadap pencemaran limbah minuman beralkohol di Sungai Bengawan Solo, masih terdapat banyak kendala yang perlu diatasi untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara di Tinjauan Dari Undang – Undang Ulum, M. Rivatul; Tan, Cicilia Maret; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keputusan telah diambil untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Alasan di balik langkah ini adalah untuk memitigasi risiko bencana dan mengurangi kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Relokasi tersebut dilakukan dalam rangka berpindah ke wilayah tengah Indonesia yang masih memiliki lahan luas yang belum dikembangkan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh risiko bencana dan kelebihan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Meski demikian, kebijakan penularan IKN mendapat dukungan dan kritik dari berbagai sektor. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji dampak penularan IKN dan mengevaluasi peran pemerintah dalam memitigasi kerusakan yang diakibatkannya. Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, meliputi tinjauan literatur observasional yang mengkaji peran pemerintah melalui perspektif Keynesian. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis media berita. Pengalihan IKN mempunyai dampak yang beragam, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik, namun juga berdampak signifikan terhadaplingkungan. Dampak buruk Degradasi lingkungan yang dialami di Kalimantan Timur diakibatkan oleh pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pembangunan IKN, yang melibatkan aktivitas seperti penggundulan hutan. Menganalisis situasi ini dalam perspektif Keynesian, peran pemerintah atau kehadiran negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi risiko yang terkait dengan transportasi IKN, pemerintah secara bersamaan memanfaatkan sumber daya dan melaksanakan inisiatif untuk pemerataan pembangunan. Wujud dari pendekatan ini adalah penerapan konsep Hutan Kota dalam proyek konstruksi.

Urgensi Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia Guna Menyongsong Program Sustainable Development Goals (SDGs) Point 14 Putri, Fadilla Elza Aida; Damayanti, Nurul Agustin; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sustainable Development Goals (SDGs) Point 14 adalah menjaga ekosistem laut. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang mempunyai manfaat ekonomi tinggi. Kekayaan terumbu karang di Indonesia sangatlah tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgansi perlindungan ekosistem terumbu karang dalam menyongsong program SDGs Point 14 dan mengkaji regulasi hukum lingkungan di Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang. Berdasarkan penelitian masih banyak daerah perairan di Negara Indonesia yang mengalami kerusakan terumbu karang. Hal ini disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Pentingnya perlindungan ekosistem terumbu karang di Indonesia dilaksanakan dengan melibatkan kolaborasi antarpihak. Bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat lokal harus ikut andil dalam melindungi ekosistem terumbu karang guna menyongsong program SDGs Point 14. Perilaku seseorang yang merusak terumbu karang termasuk kejahatan yang melanggar aturan hukum.

Kesehatan Masyarakat Dalam Kerusakan Lingkungan :Upaya Mengatasi Polusi Dalam Kerusakan Lingkungan dan Keberagam Hayati di Jakarta Prayoga, Wisnu Bagus; Manullang, Nur Afni; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Jakarta telah membawa dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat serta keberagaman hayati di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi polusi, yang merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan lingkungan di Jakarta. Kami mengunakan metode yuridis normatif serta pendekatan multidisipliner, studi ini mengevaluasi berbagai strategi yang melibatkan teknologi pengendalian polusi, kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari tindakan preventif dan korektif diperlukan untuk memitigasi dampak negatif polusi terhadap kesehatan masyarakat dan keberagaman hayati. Selain itu, kesadaran dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Studi ini menyarankan implementasi kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan peningkatan edukasi lingkungan sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah polusi di Jakarta.

Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan) Hanum, Najwa Rizkiana; Widyaningsih, Mitha; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan isu serius di Indonesia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum menjadi penting dan memiliki peran yang signifikan. Umumnya, lembaga penegak hukum tersedia untuk menangani masalah lingkungan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kehadiran sistem hukum yang ketat berdampak besar terhadap pelaku pencemaran dan pengrusak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penerapan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan eksploitasi sumber daya alam merupakan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Strategi Pengendalian Sampah Plastik Guna Mendukung Kelestarian Hidup Di Kota Semarang Ditinjau Dari Perwal No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Pratiwi, Farida Hesti; Islami, Dianita Nurul; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Plastic waste is one of the pressing environmental problems in Indonesia, including in the city of Semarang. This article analyzes plastic waste control strategies in Semarang City to support environmental sustainability and evaluates their effectiveness in supporting environmental sustainability. The purpose of writing this article is to analyze plastic waste control strategies in the city of Semarang with the aim of supporting environmental sustainability, while also evaluating the effectiveness of plastic waste control in supporting environmental sustainability in the city. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical literature approach. The results of the analysis show that the City of Semarang has implemented various plastic waste control strategies, including communication in policy, resource allocation, disposition, and bureaucratic structure. However, policy implementation is still faced with challenges, such as a lack of public understanding and a lack of resources. This article concludes that efforts to control plastic waste require synergy between the government, community and business actors to achieve success in preserving the environment in Semarang City.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search