Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law
Wibowo, Supolo Setyo
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus perkara nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby) Roni, Roni; Nugroho, Bastianto; Wibowo, Supolo Setyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1563

Abstract

This study aims to analyze the application of legal provisions concerning the criminal act of aggravated theft as regulated under Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), focusing on the case study of decision number 1701/Pid.B/2024/PN Sby. The research intends to identify the judges’ legal considerations, the conformity between the elements of the offense and the facts revealed during the trial, as well as the relevance of the verdict to existing doctrines and jurisprudence. The study employs a normative juridical research method with a case approach, supported by an examination of the court’s decision, criminal law literature, and applicable legislation. The data are qualitatively analyzed to assess the consistency of the judges’ legal reasoning. The research findings indicate that the judges accurately assessed the elements of aggravated theft based on the evidence presented in court. The rendered verdict reflects substantive justice as it considers both aggravating and mitigating factors for the defendant. This study highlights the importance of consistent law enforcement in aggravated theft cases to ensure legal certainty and protect the rights of victims
Implementasi Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby) Irawan Makani, Yosi; Hidayat, M.; Wibowo, Supolo Setyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1565

Abstract

This study discusses the implementation of Diversion in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for Children in Conflict with the Law (ABH) in cases regulated by Emergency Law No. 12 of 1951. The research method used is normative juridical, with a focus on the analysis of laws and legal principles. The results of the study indicate that although restorative justice through diversion is a primary principle in juvenile justice, its application is not possible in ABH cases entangled in Emergency Law No. 12 of 1951 because it does not meet the requirements according to Article 7 of the SPPA Law. As a result, children remain at risk of criminal penalties, which is contrary to the principle of the best interests of the child. This study recommends the need for legal reform, such as the comprehensive implementation of diversion. Keywords: Diversion, SPPA Law, Emergency Law No. 12 of 1951, restorative justice
Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby) Vaelena Rintan, Afrodena; Nugroho, Bastianto; Wibowo, Supolo Setyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1566

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perjudian dalam perspektif Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menelaah penerapan unsur-unsur delik pada Putusan Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan unsur “ikut serta dalam permainan judi”, serta penerapan unsur keuntungan dan taruhan sebagai elemen utama tindak pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus putusan pengadilan. Data diperoleh melalui analisis terhadap ketentuan KUHP, literatur hukum pidana, serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP secara tepat, terutama dalam pembuktian adanya kegiatan perjudian yang memenuhi syarat adanya taruhan dan unsur kesempatan memperoleh keuntungan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa meskipun perjudian dilakukan dalam skala kecil, pengadilan tetap memprioritaskan aspek penegakan hukum dan pencegahan ketertiban sosial. Selain itu, ditemukan bahwa pertimbangan hakim masih berorientasi pada efek jera, sehingga alternatif pemidanaan seperti denda atau pembinaan sosial kurang dipertimbangkan
Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis Kuhp Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby) Alexander, Arvael; Roesli, Mohammad; Wibowo, Supolo Setyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1562

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Pasal 303 bis KUHP terhadap pelaku perjudian online dalam Putusan Nomor 2303/Pid.B/2024/PN Surabaya serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku dan menganalisis studi kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan praktik perjudian melalui situs web, sehingga dijatuhi pidana bersalah berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai adanya faktor yang memperberat, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan judi serta adanya catatan pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan faktor yang meringankan meliputi sikap jujur terdakwa dalam mengakui kesalahan dan penyesalannya. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 303 bis KUHP tepat digunakan bagi pelaku yang berperan sebagai pemain, bukan sebagai penyelenggara.
Co-Authors Alexander, Arvael Irawan Makani, Yosi M. Hidayat Nugroho, Bastianto Roesli, Mohammad Roni, Roni Vaelena Rintan, Afrodena