Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kebidanan yang Aman dan Bermutu sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Justicia Salsabila; Irsyaf Marsal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2607

Abstract

Pelayanan kebidanan merupakan bagian dari sistem Kesehatan nasional yang berperan penting dalam Kesehatan reproduksi dan keselamatan ibu dan anak. Dari sisi hukum, pelayanan kebidanan bukan hanya kewajiban sebagai tenaga medis tetapi juga merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia Namun, faktanya masih banyak permsalahan dalam praktiknya. Masih banyak permasalahan yang muncul di lapangan. Seperti kasus kematian ibu dan bayi, keterbatasan tenaga kebidanan di daerah terpencil, sarana kesehatan yang tidak memadai, serta ketidakpastian hukum yang membuat bidan khawatir dalam melaksanakan tugasnya Penelitian ini menggunakanan Penelitian ini menggunakanan metode yuridis normatif, pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu mengkaji perspektif perlindungan hukum profesi kebidanan dalam pelayanan kebidanan serta hak asasi bidan dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 . Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Unndang No.4 Tahun 2019 tentang kebidanan, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan Menteri Kesehatan terkait standar pelayanan. Negara berkewajiban memastikan pelayanan kebidanan dilaksanakan denga aman dan bermutu serta adil dalam pemenuhan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.
Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan Justicia Salsabila; Slamet Tri Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2609

Abstract

Pemenuhan gizi adalah salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional, karena kualitas sumber daya manusia sangat di tentukan oleh tingkat kesehatan dan kecukupan nutrisi. Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam hal gizi khususnya masalah stunting dan ketidak seimbangan gizi di beberapa wilayah. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting adalah pemenuhan gizi ibu hamil. Ibu hamil dengan kondisi kekurangan gizi dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR),serta dapat meningkatkan risiko stunting. Penelitian ini menggunakanan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1dan pasal 34 ayat 2 tentang hak atas Kesehatan dan kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang upaya perbaikan gizi Masyarakat, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi dan Undang-Undang No.23 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara.