Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bleach: Bulletin of Law Research Community Service Articles
Noor, Akbarudin
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Korupsi Pengadaan  di Perusahaan BUMN dibidang Kontruksi Noor, Akbarudin
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.133

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menghadapi dilema antara pelanggaran administratif dan pemidanaan. Studi ini menganalisis putusan pengadilan dalam perkara No.34/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST untuk menyoroti ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara dan pidana uang pengganti, serta penerapan asas ultimum remedium yang belum optimal. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, ditemukan bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif berpotensi mengaburkan prinsip keadilan substantif dan efektivitas pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menemukan bahwa kontrak kerja pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi pada perusahaan BUMN memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, terutama ketika proses pengadaan tidak berjalan transparan dan akuntabel. Hasil penelitian juga menunjukkan ketidaksinkronan antara kerangka regulasi dan penerapannya di lapangan. Meskipun Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 telah memberi ruang penyelesaian melalui sanksi administratif dan perdata, penegakan hukum tetap didominasi pendekatan pidana sebagai primum remedium. Selain itu, ketidakjelasan dasar perhitungan pidana uang pengganti dalam putusan semakin menegaskan lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan lembaga audit negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pada kasus korupsi PBJ konstruksi masih menghadapi tantangan serius. Ketidakkonsistenan penerapan regulasi dan kurangnya pertimbangan yuridis yang proporsional dalam putusan berpotensi mengurangi legitimasi hukum di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pemahaman aparat terhadap aspek administratif PBJ, serta penerapan sanksi yang lebih seimbang sesuai asas keadilan dan prinsip pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan penegakan hukum yang lebih proporsional, sinergi antar lembaga, serta penguatan kapasitas pejabat pengadaan di BUMN.
Pendampingan Hukum bagi Pekerja Perempuan terhadap Perlindungan dari Diskriminasi dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di Tempat Kerja Noor, Akbarudin; Noor, Akbaudin; Ramlin Ahmad; Nursupian Nursupian; Tuahuns, Irsyad Zamhier
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.137

Abstract

Pekerja perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dan memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pemerintahan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perempuan pekerja masih rentan terhadap praktik diskriminasi, baik dalam bentuk perbedaan upah, pembatasan akses terhadap jabatan struktural, maupun perlakuan tidak adil lainnya. Salah satu permasalahan paling krusial adalah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang sering kali tidak berlandaskan pada pertimbangan hukum dan cenderung dilakukan dengan alasan-alasan yang bias gender. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak konstitusional perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan advokasi hukum serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pekerja perempuan dalam menghadapi diskriminasi dan ancaman PHK sepihak di tempat kerja. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi individu, serta pendampingan advokatif terhadap kasus-kasus yang dialami peserta. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar para pekerja aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi hukum yang sesuai. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap hak-hak ketenagakerjaan, serta tumbuhnya keberanian untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang dialami kepada instansi berwenang seperti Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga bantuan hukum. Secara umum, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum di kalangan pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya advokasi berbasis gender dalam mewujudkan keadilan di dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini menjadi model implementatif bagi penguatan peran lembaga bantuan hukum dan akademisi dalam mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berperspektif keadilan gender.
Co-Authors Noor, Akbaudin NURSUPIAN NURSUPIAN RAMLIN AHMAD Tuahuns, Irsyad Zamhier