Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin
Reviandini, Titi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformation of Regulatory Efforts Land Tenure and Land Ownership in Indonesia Dewi Marlina Putri, Sri; Reviandini, Titi; Puspasari, Mela
Veteran Law Review Vol 8 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i2.12817

Abstract

Land is one of the potential agrarian resources. Land can reflect a social status of person which increasingly the land that someone have, so status social in society is higher. This causes high inequality of land ownership in Indonesia with proven that the Gini index ratio is almost to 0,48. Several regulations have been issued to address the inequality of land ownership. The research focuses on the study of land tenure dan land ownership that has been regulates in Indonesia, regulation in the agrarian statue and job creation statue. This study uses a normative juridical approach with an emphasis in analysis on positive legal norm in laws and regulation. The result show that existing regulations have not answered the main problem of inequality land ownership and there are no comprehensive norms which restrictions of national quantitative land tenure and land ownership, so that has the potential to create a monopoly on land tenure. Therefore, The Government needs to reformulate the regulation of the control and ownership of agricultural and non-agricultural land for both individuals and legal entities.
Tinjauan Hukum Pertanahan terhadap Peralihan Aset BUMD Berupa Hak Guna Usaha yang Telah Habis Masa Berlaku Reviandini, Titi; Sadino
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1657

Abstract

Badan Usaha Milik Daerah selaku subjek hak atas tanah mempunyai kewajiban dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk memelihara kondisi fisik tanah dan kondisi yuridis administrasi. Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mempunyai aset berupa tanah dengan status hak guna usaha. Namun hak tersebut telah berakhir pada tahun 2012 dan tidak dilakukan perpanjangan maupun pembaruan hak. Hukum pertanahan mengatur bahwa hak guna usaha yang telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui akan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Permasalahan muncul ketika hak tersebut telah berakhir tetapi dilakukan peralihan aset dari Perusahaan Daerah Agribisnis Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada PT Agro Jabar. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak guna usaha yang telah berakhir dimohonkan penpanjangan/pembaruan sesuai ketentuan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Peralihan aset tanah dari PDAP yang dialihkan kepada PT Agro Jabar menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan mengenai legalitas tanah karena pengalihan aset dilakukan setelah HGU tidak dalam kedudukan secara legal yaitu telah hapus karena jangka waktunya habis.
Co-Authors Dewi Marlina Putri, Sri Puspasari, Mela Sadino