Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
Saka Andriyansa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dekriminalisasi dan Rehabilitasi dalam KUHP Baru sebagai Solusi untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia Abdi Fahmil Hidayat; Saka Andriyansa
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1731

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan dekriminalisasi dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Lebih dari 50% penghuni lapas terlibat dalam kasus narkotika, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku lebih membutuhkan rehabilitasi daripada tersingkir. KUHP Baru yang mengadopsi dekriminalisasi terhadap konservasi narkotika dalam jumlah kecil bertujuan untuk mengalihkan penanganan ke rehabilitasi dan mengurangi beban lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen terhadap peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dekriminalisasi berpotensi signifikan dalam mengurangi kelebihan kapasitas lapas dan angka residivisme. Meskipun demikian, tantangan besar terkait keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan stigma sosial tetap ada. Penelitian ini merekomendasikan pembangunan fasilitas rehabilitasi yang lebih luas, pelatihan profesional untuk petugas pemasyarakatan, dan kampanye edukasi untuk mengurangi stigma terhadap pelaku narkotika, guna mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Penerapan Hukum Kewenangan Audit Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) Terkait Kesalahan Administrasi yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara Saka Andriyansa; Moh. Muhlisin; Dominikus Rato; Y.A.Triana Ohoiwutun
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1288

Abstract

Law enforcement in the context of recovering state finances does not solely focus on corruption offenses, but also on administrative errors that may potentially cause losses to the state. The State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN) holds strategic authority through legal audits to identify, assess, and provide recommendations regarding potential state financial losses arising from administrative actions inconsistent with applicable regulations. This research formulates two main issues: first, how the legal authority of JPN is applied in conducting legal audits on administrative errors potentially causing state financial losses; second, what legal mechanisms are employed by JPN in conducting legal audits on such administrative errors. The findings of this study indicate that the implementation of legal authority by JPN through legal audits aims to ensure that every aspect of authority, procedure, and substance in governmental decision-making, as well as in the procurement of goods and services, complies with legal provisions, starting from the needs identification stage up to the final handover of work results. This is essential for JPN to accurately determine administrative errors that may potentially cause state financial losses and to formulate them in a legal audit report. The mechanism for resolving legal audit findings is carried out through coordination between JPN and the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to determine the amount of potential losses. Subsequently, JPN provides recommendations to the applicant to return the potential losses to the state or regional treasury.
Co-Authors Abdi Fahmil Hidayat Dominikus Rato Moh. Muhlisin Y.A.Triana Ohoiwutun