Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Etika dalam Hubungan Profesional Tenaga Medis-Tenaga Kesehatan dan Pasien Sebagai Strategi Pencegahan Sengketa Medik Annisa Fitira; Rahayu Subekti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12774

Abstract

Pelayanan kesehatan adalah bidang kompleks yang melibatkan interaksi multidimensional antara tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien, di mana etika profesi memegang peran krusial. Hubungan profesional ini diatur oleh prinsip-prinsip moral seperti beneficence, autonomy, justice, dan fidelity. Pasien, sebagai subjek utama, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, mencerminkan kepercayaan substansial pada profesional kesehatan. Meskipun etika dan kerangka hukum ada, potensi sengketa medis tetap signifikan, seringkali dipicu oleh miskomunikasi, diskriminasi (gender, ekonomi, agama, dll.), kurangnya transparansi, atau ketidakpuasan terhadap kualitas layanan. Menjaga etika profesi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi esensial untuk meminimalkan risiko sengketa dan membangun hubungan harmonis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji bagaimana etika kesehatan yang baik dalam hubungan profesional antara tenaga medis dan pasien dapat mencegah sengketa medis. Fokusnya adalah meneliti hukum sebagai norma, aturan, dan prinsip untuk menjawab permasalahan hukum terkait.
Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Langkah Antisipasi Potensi Terjadinya Sengketa Medis di Rumah Sakit Annisa Fitira; Rahayu Subekti
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum,
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v2i2.74

Abstract

Informed consent constitutes a fundamental legal and ethical requirement in healthcare services, ensuring that every medical action is performed with the patient’s full awareness and voluntary approval. In Indonesia, the obligation to obtain informed consent is firmly regulated under the Health Law No. 17 of 2023, the Minister of Health Regulation on Medical Consent, and provisions on medical records. This paper examines the essential role of informed consent as a protective instrument for both patients and healthcare providers within the clinical and legal framework. Informed consent guarantees patients’ rights to information, autonomy, and decision-making, while providing legal safeguards for medical practitioners by documenting the process of explanation, acceptance, or refusal of medical treatment. Proper documentation within medical records ensures accountability, continuity of care, and serves as crucial evidence when medical disputes arise. Medical disputes often stem from dissatisfaction, communication gaps, or misunderstandings about risks inherent in medical procedures. Therefore, informed consent functions not merely as an administrative requirement but as a mechanism for preventing conflict, clarifying responsibilities, and distinguishing unavoidable medical risks from professional negligence. By strengthening the implementation of informed consent, healthcare providers can enhance transparency, improve service quality, and reduce the likelihood of medical litigation.