Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Mitsaqan Ghalizan
Muslimah Hayati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: PROBLEMATIKA REGULASI DAN PERAN KEPOLISIAN Said Anna Fauza; Muhammad Hadin Muhjad; Muslimah Hayati
Mitsaqan Ghalizan Vol. 5 No. 2 (2025): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of modernization at this time, the intersection of religious life in Indonesia often experiences friction and violations of blasphemy or blasphemy. This research is to find out and analyze regulations related to the crime of blasphemy in the written positive law in Indonesia and the procedures of the Police in handling non-criminal blasphemy.The type of research used in this study is normative legal research. The results of the research: First: The regulation of the crime of blasphemy or hate speech against religion through internet media whose offense is listed in the Electronic Information and Transaction Law is part of the offense of blasphemy regulated in the provisions of Article 156a of the Criminal Code so that perpetrators who meet the elements as referred to in the Criminal Code, if it is carried out through internet media, can be subject to the provisions of speech hatred against religion as stipulated in Article 27A and Article 28 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law. Second: Handling of blasphemy crimes by the Police which is the implementation of the criminal investigation function which has now also been established The Directorate of Cyber Crimes (Dittipidsiber) is a work unit under the Criminal Investigation Branch of the National Police and is tasked with enforcing the law against cybercrime with stages in handling blasphemy crimes on the basis of reporting and/or complaints from a person or the community or based on information reports Preceded by an investigation and investigation plan, an investigation and investigation plan.
Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Penetapan Batas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional Alfisyahrin Firdaus; M. Hadin Muhjad; Fauzan Ramon; Muslimah Hayati; Achmadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4633

Abstract

Asas kontradiktur delimitasi merupakan asas fundamental dalam hukum pendaftaran tanah yang berperan penting dalam proses penetapan batas bidang tanah. Asas ini menekankan keterlibatan langsung para pihak yang berbatasan untuk menyaksikan dan menyetujui batas yang ditentukan, sehingga tercapai kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menawarkan solusi untuk memperkuat asas tersebut agar berfungsi optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa batas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kontradiktur delimitasi telah diakui dalam sistem pendaftaran tanah, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Kendala yang muncul antara lain minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pedoman teknis yang baku. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pertanahan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar asas ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan penjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.
Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia Fajrian Noor Anugrah; Indry Sampelan; Muslimah Hayati; Achmadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4635

Abstract

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati mengacu pada STNK yang masa berlakunya telah habis karena tidak diperpanjang. Pemilik kendaraan menghadapi beberapa konsekuensi hukum yaitu administratif dan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan pajak kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan STNK dan perlindungan hukum bagi penunggak pajak kendaraan bermotor dalam perspektif hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan, pengawasan dan penindakan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama: penerapan sanksi pidana pelanggaran penunggak pajak kendaraan bermotor yang telah dikenakan sanksi administratif denda keterlambatan meimbulkan penafsiran berbeda antara pemilik kendaraan bermotor dengan kepolisian. Kedua: Pengemudi kendaraan bermotor pada saat pemerikasaan dapat menunjukkan STNK meskipun belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tidak dapat melakukan tindakan tilang atau sita sementara oleh pihak kepolisian.
Co-Authors Achmadi Alfisyahrin Firdaus Fajrian Noor Anugrah Fauzan Ramon Indry Sampelan M. Hadin Muhjad Muhammad Hadin Muhjad Said Anna Fauza