Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Sukamto, Iwan
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UU 1/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 27/2007 TERHADAP UUD NRI 1945 TENTANG LARANGAN PENAMBANGAN PADA PULAU-PULAU KECIL Sukamto, Iwan; Ismelina Farma Rahayu, Mella
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4328-4340

Abstract

Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya tekanan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem yang rapuh. Kondisi ini menimbulkan masalah konstitusional terkait kewajiban negara dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-XXI/2023 serta implikasi normatifnya terhadap regulasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui penelaahan peraturan, doktrin, serta putusan MK. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan ekologis sebagai landasan pembatasan pertambangan, terutama karena pulau kecil dikategorikan sebagai critical natural capital yang tidak dapat digantikan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Putusan ini juga menekankan bahwa negara wajib memastikan perlindungan ekosistem pesisir sesuai Pasal 33 UUD 1945 melalui pembatasan eksploitasi yang bersifat abnormally dangerous activity. Selain itu, putusan tersebut memperjelas bahwa harmonisasi antara UU Minerba dan UU PWP3K merupakan syarat mutlak untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi dan mencegah ambiguitas perizinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak penting bagi penguatan perlindungan pulau-pulau kecil dan harus diikuti dengan regulasi turunan yang konsisten agar tujuan keberlanjutan ekologis dapat tercapai.
KETIMPANGAN DISTRIBUSI TANAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN Sukamto, Iwan; Prianto, Yuwono
LITIGASI Vol. 24 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v24i1.6213

Abstract

The majority of land distribution in Indonesia is controlled by companies. Only 2.7 million hectares  of the land are allocated for the community, while companies control the 94.8 percent of the land. The unequal distribution of land raises problems in the food security sector. This study examines the consistency of legal rules related to land distribution in the context of food security. For this reason, normative legal research is used based on secondary data collected which is analysed qualitatively using deductive logic. The policies on land distribution in supporting food security faced many obstacles and constraints because it is unable to accommodate strategic factors in the land sector, resulting in conflict of laws and regulations that have an impact on the slow distribution of agricultural land. Keywords: Agrarian Reform, Food Security, Inequality, Land Distribution.
Co-Authors Ismelina Farma Rahayu, Mella Yuwono Prianto