<![CDATA[Artikel ini mengulas tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian royalti musik di Indonesia, dengan fokus pada peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun LMKN bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi royalti, masalah seperti ketidakakuratan data dan keterlambatan pembayaran royalti masih menjadi kendala utama. Data dari tahun 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa jumlah royalti yang dihimpun belum maksimal jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai royalti yang belum didistribusikan. Artikel ini meninjau kemungkinan penggunaan teknologi Blockchain sebagai solusi dengan menyediakan sistem pencatatan yang transparan, aman, dan sulit dimanipulasi, serta penerapan smart contract yang memungkinkan pembayaran royalti secara otomatis dan cepat. Penggunaan Blockchain juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pencipta dan masyarakat melalui audit yang lebih mudah dan pengawasan independen. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan studi kasus mengenai distribusi royalti oleh LMKN dan penerapan blockchain. Artikel ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem royalti untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan industri musik digital agar perlindungan hak cipta dan kompensasi keuangan dapat berjalan secara optimal dan adil.]]>
