Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Nusantara Journal of Multidisciplinary Science
Sonia Wijaya Putra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformulasi Regulasi Perkawinan Paksa: Studi Komparasi Antara Indonesia, Inggris Raya, dan Pakistan Satriya Aldi Putrazta; Sonia Wijaya Putra; Dominikus Rato; Triana Ohoiwutun
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 4 (2025): NJMS - November 2025
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum komparatif terkait perkawinan paksa di Indonesia, Inggris, dan Pakistan, dengan tujuan merumuskan model reformulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar lebih efektif dalam melindungi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi perlunya reformasi norma hukum, dan pendekatan komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan regulasi di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengkriminalisasi perkawinan paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara, namun belum memiliki mekanisme pencegahan dan pemulihan korban yang komprehensif. Inggris, melalui Forced Marriage Protection Orders (FMPOs) dalam Family Law Act 1996 dan Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, menyajikan model perlindungan preventif yang progresif. Sebaliknya, Pakistan menegaskan larangan tersebut melalui Undang-Undang Pembatasan Pernikahan Anak tahun 1929 dan Undang-Undang Pencegahan Praktik Anti-Perempuan tahun 2011, meskipun implementasinya dibatasi oleh budaya patriarki. Reformulasi Undang-Undang TPKS diperlukan agar lebih preventif, responsif, dan berorientasi pada korban sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Gayatri, Annisa Zerlina Cindy; Putra, Sonia Wijaya; Maulida, Fidia; Putra, Ramadhani Hidayat Priyono; Adonara, Firman Floranta
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7534

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan pemerintah dalam konteks tumpang tindih regulasi penanaman modal. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta penerapannya dalam praktik melalui studi kasus PT Semen Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor asing melalui berbagai regulasi dan mekanisme arbitrase internasional seperti ICSID dan UNCITRAL, pelaksanaannya masih terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi, birokrasi yang kompleks, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing di Indonesia.
Co-Authors Dominikus Rato Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Gayatri, Annisa Zerlina Cindy Maulida, Fidia Putra, Ramadhani Hidayat Priyono Satriya Aldi Putrazta Triana Ohoiwutun