Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Nusantara Journal of Multidisciplinary Science PESHUM
Sonia Wijaya Putra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Reformulasi Regulasi Perkawinan Paksa: Studi Komparasi Antara Indonesia, Inggris Raya, dan Pakistan Satriya Aldi Putrazta; Sonia Wijaya Putra; Dominikus Rato; Triana Ohoiwutun
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 4 (2025): NJMS - November 2025
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum komparatif terkait perkawinan paksa di Indonesia, Inggris, dan Pakistan, dengan tujuan merumuskan model reformulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar lebih efektif dalam melindungi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi perlunya reformasi norma hukum, dan pendekatan komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan regulasi di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengkriminalisasi perkawinan paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara, namun belum memiliki mekanisme pencegahan dan pemulihan korban yang komprehensif. Inggris, melalui Forced Marriage Protection Orders (FMPOs) dalam Family Law Act 1996 dan Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, menyajikan model perlindungan preventif yang progresif. Sebaliknya, Pakistan menegaskan larangan tersebut melalui Undang-Undang Pembatasan Pernikahan Anak tahun 1929 dan Undang-Undang Pencegahan Praktik Anti-Perempuan tahun 2011, meskipun implementasinya dibatasi oleh budaya patriarki. Reformulasi Undang-Undang TPKS diperlukan agar lebih preventif, responsif, dan berorientasi pada korban sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Gayatri, Annisa Zerlina Cindy; Putra, Sonia Wijaya; Maulida, Fidia; Putra, Ramadhani Hidayat Priyono; Adonara, Firman Floranta
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7534

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan pemerintah dalam konteks tumpang tindih regulasi penanaman modal. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta penerapannya dalam praktik melalui studi kasus PT Semen Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor asing melalui berbagai regulasi dan mekanisme arbitrase internasional seperti ICSID dan UNCITRAL, pelaksanaannya masih terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi, birokrasi yang kompleks, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing di Indonesia.
Perlindungan Aset Digital di Platform Roblox Berdasarkan Prinsip Lex Mercatoria dalam Hukum Dagang Internasional Sonia Wijaya Putra; Satriya Aldi Putrazta; Ita Erlita; Nurholis Majid; Ermanto Fahamsyah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16529

Abstract

Perkembangan platform digital seperti Roblox telah melahirkan ekosistem ekonomi virtual yang memungkinkan pengguna menciptakan dan memperdagangkan aset digital bernilai komersial. Namun, transaksi lintas batas dalam platform ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait yurisdiksi dan kepastian perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital dalam perspektif hukum dagang internasional serta mengkaji penerapan prinsip lex mercatoria sebagai solusi atas ketidakpastian hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital pada Roblox secara prinsip dapat dilindungi melalui rezim hak cipta internasional, namun penerapan regulasi seperti DMCA menimbulkan ambiguitas karena keterbatasan yurisdiksi. Dalam konteks ini, lex mercatoria menawarkan kerangka hukum transnasional yang fleksibel, netral, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan digital global. Penerapan prinsip ini, terutama melalui instrumen seperti UNIDROIT Principles, berpotensi meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi digital lintas negara. Dengan demikian, lex mercatoria relevan sebagai alternatif untuk memperkuat perlindungan aset digital di era ekonomi virtual.
Co-Authors Dominikus Rato Ermanto Fahamsyah Firman Floranta Adonara Gayatri, Annisa Zerlina Cindy Ita Erlita Maulida, Fidia Nurholis Majid Putra, Ramadhani Hidayat Priyono Satriya Aldi Putrazta Satriya Aldi Putrazta Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana