Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia: Kajian Komparatif Dengan Sistem Hukum Internasional Fahdika, Arnaz; Prayuti, Yuyut; Hanggono, Ario Bimo; Mutaqin, Imam Aulia; Alawiyah, Tuti; Natalina, Ana Hodia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3643

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan pada hakikatnya adalah konsumen jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan konsumen di bidang kesehatan di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem hukum kesehatan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan internasional), sekunder (literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum), serta tersier (kamus hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif-komparatif, dengan membandingkan prinsip perlindungan konsumen kesehatan di Indonesia dengan standar hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen kesehatan di Indonesia telah memiliki dasar normatif kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang praktik kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit. Sedangkan dalam tingkat internasional dalam hal ini adalah WHO, Uni Eropa dan Amerika Serikat, perlindungan konsumen tercantum dalam Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Directive 2011/24/EU, Patient Bill of Rights dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Dalam konteks internasional, sistem WHO Uni Eropa, dan Amerika Serikat telah mengembangkan prinsip transparansi informasi, akuntabilitas fasilitas kesehatan, dan patient safety secara komprehensif dan memungkinkan layanan kesehatan lintas negara. Indonesia perlu mengadopsi prinsip global tersebut untuk memperkuat sistem hukum kesehatan nasional dan memastikan perlindungan maksimal bagi pasien sebagai konsumen jasa kesehatan.
Etika Kedokteran Berbasis Aswaja An Nahdliyah: Moderasi Islam dan Tasawuf dalam Hukum Kesehatan Indonesia Kontemporer Fahdika, Arnaz; Fatkhullah, Faiz Karim; Hanggono, Ario Bimo; Mutaqin, Imam Aulia; Alawiyah, Tuti; Natalina, Ana Hodia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4331

Abstract

Studi ini menganalisis integrasi nilai-nilai Aswaja An Nahdliyah, moderasi Islam, dan spiritualitas tasawuf dalam etika profesi kedokteran serta hukum kesehatan Indonesia kontemporer. Integrasi nilai keagamaan dalam pelayanan kesehatan menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan akan layanan yang lebih holistik, humanis, dan kontekstual. Melalui systematic literature review terhadap publikasi tahun 2015–2025, Studi ini mengevaluasi temuan empiris dan normatif mengenai peran moderasi Islam, spiritualitas tasawuf, prinsip maqashid syariah, dan kerangka hukum kesehatan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai moderasi Islam dapat memperkuat kompetensi komunikasi lintas budaya, sensitivitas etis, dan iklim akademik yang inklusif dalam pendidikan kedokteran. Praktik tasawuf memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan pasien melalui mekanisme fisiologis, psikologis, dan sosial ketika diintegrasikan secara komplementer dengan terapi medis.Dalam konteks etika profesi, maqashid syariah—khususnya prinsip hifzh al-nafs—selaras dengan etika biomedis modern dan memperkuat orientasi keselamatan pasien. Studi-studi tentang hijamah, penolakan perawatan, dan kelalaian medis menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar profesi serta dokumentasi yang baik memiliki implikasi etis dan legal yang signifikan. Pada level sistem, integrasi nilai keislaman terlihat dalam pengembangan rumah sakit syariah, regulasi telemedicine, dan keterlibatan fatwa medis dalam kebijakan kesehatan.Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai spiritual Islam memiliki potensi besar untuk memperkaya praktik kedokteran, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan bukti empiris, kompleksitas regulasi, dan kebutuhan standardisasi. Peluang strategis muncul melalui reformasi kebijakan, kemajuan teknologi kesehatan, dan dukungan organisasi keagamaan.