Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Hukum dan Komunikasi Politik dalam Perdebatan Batas Usia Calon Presiden di Indonesia Roup, Abdul; Tyesta, Lita
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 12 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i12.4971

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum dan komunikasi politik dalam polemik batas usia calon presiden di Indonesia, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia dengan mempertimbangkan pengalaman pernah/sedang menduduki kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum bekerja dalam penetapan batas usia calon presiden dan komunikasi politik membentuk opini publik terkait batas usia calon presiden di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan kerangka teoretis yang mencakup teori konstitusionalisme, hak asasi manusia, hukum pemilu, serta teori komunikasi politik seperti opini publik, media massa, dan wacana politik. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hukum yang seharusnya bersifat netral telah digunakan sebagai instrumen politik untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu. Komunikasi politik digunakan secara strategis untuk membentuk persepsi publik melalui media dan narasi elite, yang menimbulkan pemahaman masyarakat terhadap isu konstitusional. Implikasi dari temuan dari sisi hukum ialah munculnya ketidakpastian hukum dan pelemahan konstitusionalisme. Dari sisi komunikasi politik menguatnya manipulasi narasi yang menciptakan legitimasi semu terhadap kebijakan batas usia calon presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan literasi hukum dan politik publik, serta penguatan fungsi edukatif media massa demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 Concerning the Press: Between Needs and Obligations Sumarwan, Untung; Hidayat, Arief; Tyesta, Lita
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol. 8 No. 1 (2023): June 2023 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jkiski.v8i1.826

Abstract

Amendments to the law, as a manifestation of legal politics designed to promote public contentment is inevitable. The theory of law stipulates the significance of developments that are deemed highly necessary. Problems arose when the government of Indonesia's agenda to amend Law Number 40 of 1999 concerning the press raised concerns about the threat of oppression in the media. This study aims to determine the urgency of amending the Press Law to realize press freedom in Indonesia.  This study used a qualitative method through literature studies and interviews with practitioners. The results of this study showed that Law Number 40 of 1999 concerning the Press is a legitimate tool for press freedom at this time. It can be stated that the substance of Law No. 40 of 1999 regarding the Press is still relatively accommodating democracy in terms of ensuring freedom of opinion as human rights. However, the dominance of the media company as the capital owner will limit press freedom, necessitating a structure that can finally separate the company from the press product. In the end, the success of Law Number 40 of 1999 pertaining to the Press must be evaluated based on institutions, enforcement, and the legal culture of the society.