<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara serta hubungannya dengan ketimpangan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana variasi jumlah penduduk memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan yang dilihat melalui perbedaan pendapatan per kapita antarwilayah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dianalisis meliputi jumlah penduduk dan PDRB per kapita di 33 kabupaten/kota. Ketimpangan pembangunan diukur menggunakan Indeks Williamson untuk melihat deviasi pendapatan antarwilayah dibandingkan rata-rata provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai Indeks Williamson yang berada pada kategori ketimpangan rendah, yaitu pada rentang 0,004 hingga 0,20. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan pendapatan antarwilayah relatif kecil. Kota Medan menjadi satu-satunya wilayah dengan kategori ketimpangan sedang (0,50) akibat tingginya PDRB per kapita dibandingkan daerah lain. Sementara itu, daerah seperti Langkat, Pematang Siantar, Tanjung Balai, dan Binjai memiliki nilai ketimpangan yang sangat rendah, menunjukkan pemerataan pembangunan yang kuat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara secara umum berada pada tingkat rendah, dengan pengecualian Kota Medan yang memiliki deviasi pendapatan cukup besar. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan pemerataan pembangunan antarwilayah serta pemanfaatan peran pusat pertumbuhan untuk mendorong wilayah sekitarnya.]]>
