Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal al-Afkar, Journal For Islamic Studies JPH Galunggung
Rani Mariana
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Concept of Mushawwibah and Mukhaththiah as Development of Contracts in Sharia Financial Institutions Muhammad Yunus; Rani Mariana; Ending Solehudin
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v7i1.835

Abstract

In this paper the author tries to explore how Islamic epistemology, through a study in the field of ushul fiqh, namely the concept of Mushawwibah and Mukhaththiah as the development of contracts in Islamic financial institutions. Understanding this issue is very important, considering that currently so many people are calling for the need for renewal in the field of fiqh because of the demands of the times and human needs in the field of dynamic muamalah. We should not abandon the scientific treasures of the classical century and should not rush to reject new things before understanding them properly and correctly with the Mushawwibah and Mukhaththiah Theory in Ushul Fiqh. Ushul Fiqh is more capable of entering the sides of legal issues related to the behavior of Muslims in all aspects including in the field of muamalah. So for followers of the mushawwibah theory, it is explained that all the different conclusions, the correct one is not one, in fact they can all be correct. This is so if all the mujtahids display a framework of thinking that is in line with the ushul-fiqh path. Whereas the followers of mukhaththiah argue that all the many conclusions, the correct one is only one, especially if some of the conclusions have contradictory values. This research found that Islam examines all texts both implied in the Qur'an and al-Hadith, both in the form of zhanni (conjecture), thus the meaning that emerges from the text is always formulated in different conclusions, meaning that it is still mukhtalaf fih or there are differences of opinion.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDIRIAN BANGUNAN DI TANAH SEMPADAN PANTAI MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DITINGKAT REGIONAL Yoga Nuryana; Rani Mariana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i2.12

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa tanah harus dimanfaatkan sebagai fungsi sosial dan dijaga keberlanjutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Salah satu langkah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah pengaturan tanah sempadan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sempadan pantai didefinisikan sebagai daerah daratan sepanjang tepi pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai disesuaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, dan hidro-oseanografi pantai, serta mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, budaya, dan perlindungan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, erosi, abrasi, serta untuk melindungi ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta studi pustaka yang mencakup buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat yang membangun bangunan di wilayah tanah sempadan pantai, seperti yang terjadi di pantai Cipatujah, Batukaras di Jawa Barat, dan pantai Tanjung Bunga di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah setempat seyogyanya perlu mengubah fungsi tanah sempadan pantai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bisnis, agar kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat untuk membangun tempat usaha baru bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata dan kuliner, dengan mempertimbangkan posisi garis sempadan terbaru yang telah ditetapkan.
KONSEP, FILOSOFIS, DAN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DI INDONESIA Rani Mariana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 3 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i3.79

Abstract

Fiscal policy in Indonesia is generally based on the concepts of efficiency, equitable development, and macroeconomic stability. The goals are positive economic growth, expanding employment opportunities, improving public welfare, and maintaining economic competitiveness. The philosophy of fiscal policy in Indonesia is enshrined in the 1945 Constitution, which prioritizes the prosperity of the people. State financial management prioritizes the principles of accountability, transparency, and value for money. Furthermore, justice and equity in development are also the basis for preparing the annual State Budget (APBN). Fiscal policy is implemented through careful planning and management of the APBN to maintain fiscal sustainability, primarily through optimizing domestic revenues, rationalizing state spending, and prudently managing the budget deficit. Islamic fiscal policy instruments in Indonesia have been accommodated through regulations on zakat (zakat), waqf (waqf), and Islamic finance, although they have not yet been fully implemented. Islamic fiscal policy is aimed at achieving income equality and social justice, encouraging real sector-based growth, maintaining monetary stability, and improving public welfare. Thus, Islamic fiscal policy in Indonesia is expected to spur improvements in the welfare of the Indonesian people at both the macro and micro levels through the multiplier effect of sustainable economic development.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT DI KOTA TASIKMALAYA Rani Mariana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 3 No 2 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/dsctne21

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip tata kelola yang mengatur hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip GCG menjadi semakin penting di tingkat daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya, mengingat keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berbagai badan usaha lain yang berperan strategis dalam menopang pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dapat diwujudkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan struktural yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan GCG di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF) belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, terutama karena adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah, lemahnya kompetensi manajerial, serta minimnya sistem pengawasan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, direksi, dewan pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten.
OCEAN BIG DATA SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL FISHING Ranti Saripah; Rani Mariana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 3 No 2 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/kzsspw93

Abstract

Indonesia is a maritime and archipelagic country and is recognized as the largest archipelagic state in the world. This is reflected in its extensive marine areas, comprising approximately 290,000 km² of territorial waters; 3,110,000 km² of internal and archipelagic waters; 2,800,000 km² of continental shelf waters; and 3,000,000 km² of Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ). Based on research conducted by the National Fish Stock Assessment Commission (Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan/KOMNASJISKAN), fishery resources experienced a decline in 2025 compared to 2023, one of the contributing factors being illegal fishing activities. Illegal fishing has caused significant financial losses to the state by substantially reducing productivity and fish catches, while also threatening Indonesia’s marine fishery resources. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, examining various policies for addressing illegal fishing, including law enforcement and preventive measures. Based on an analysis of several policies for addressing illegal fishing, the use of Ocean Big Data is considered a more effective and efficient approach with significant potential to minimize illegal fishing activities through preventive measures. By adopting this comprehensive approach, Indonesia can strengthen the effectiveness of sustainable fisheries management, ensure the welfare of fishers, and safeguard the long-term sustainability of the national fisheries industry.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Ending Solehudin Ranti Saripah Yoga Nuryana