Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANTARA TRADISI DANKEBUTUHAN KONTEMPORER Deni Afriansyah; Nia amira; Arya Farhan Azizi S; Zakaria Ahmad Mrp; Fera Aisah Bancin; Iwan Iwan
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN AGAMA Vol. 3 No. 2 (2025): April : Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jipa.v3i2.1133

Abstract

The position of the mahram in Islamic marriage law is an important aspect that regulates who can be married and who cannot. Mahrams are divided into two categories: mahram mu'abbad and mahram ghairu mu'abbad. Initially, this law was based on tradition and nasab, but in the contemporary context, the understanding of mahram needs to be adapted to societal developments and practical needs without ignoring sharia principles. This journal will analyze the position of the mahram in Islamic marriage law, between tradition and contemporary needs.
Peran Advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memenuhi Hak Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Sabna Anggraini; Zakaria Ahmad Mrp
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1384

Abstract

Akses terhadap keadilan menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum karena setiap individu pada dasarnya mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Meskipun demikian, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas masih menghadapi sejumlah kendala ketika hendak memperoleh pelayanan maupun pendampingan hukum. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai hukum, serta keterbatasan informasi mengenai lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Dalam keadaan demikian, advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mempunyai kedudukan penting dalam membantu masyarakat memperoleh dan mempertahankan hak-hak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan advokat dan Posbakum dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah, terutama karya Budi Sastra Panjaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak sebatas memberikan jasa hukum kepada klien, tetapi juga mencakup peran sosial dalam mewujudkan keadilan melalui konsultasi, pendampingan, pembelaan, serta pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, Posbakum menjadi salah satu sarana yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, konsultasi, maupun bantuan hukum. Peningkatan efektivitas kedua lembaga tersebut membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, pengembangan kemampuan paralegal, serta kerja sama antara advokat, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan.