Akses terhadap keadilan menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum karena setiap individu pada dasarnya mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Meskipun demikian, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas masih menghadapi sejumlah kendala ketika hendak memperoleh pelayanan maupun pendampingan hukum. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai hukum, serta keterbatasan informasi mengenai lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Dalam keadaan demikian, advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mempunyai kedudukan penting dalam membantu masyarakat memperoleh dan mempertahankan hak-hak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan advokat dan Posbakum dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah, terutama karya Budi Sastra Panjaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak sebatas memberikan jasa hukum kepada klien, tetapi juga mencakup peran sosial dalam mewujudkan keadilan melalui konsultasi, pendampingan, pembelaan, serta pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, Posbakum menjadi salah satu sarana yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, konsultasi, maupun bantuan hukum. Peningkatan efektivitas kedua lembaga tersebut membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, pengembangan kemampuan paralegal, serta kerja sama antara advokat, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan.