Advokat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sulit mendapatkan pendampingan hukum. Namun, dalam kenyataannya, hak untuk memperoleh keadilan belum selalu mudah diwujudkan. Biaya jasa hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta keterbatasan jangkauan lembaga bantuan hukum masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran advokat sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial, sekaligus melihat bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat marginal dapat dioptimalkan dalam perspektif negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan profesi advokat, bantuan hukum, serta akses terhadap keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti partisipasi advokat yang belum optimal, keterbatasan dukungan kelembagaan, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama yang lebih kuat antara advokat, pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut, bantuan hukum diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban dalam aturan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.