Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANTARA TRADISI DANKEBUTUHAN KONTEMPORER Deni Afriansyah; Nia amira; Arya Farhan Azizi S; Zakaria Ahmad Mrp; Fera Aisah Bancin; Iwan Iwan
JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN AGAMA Vol. 3 No. 2 (2025): April : Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jipa.v3i2.1133

Abstract

The position of the mahram in Islamic marriage law is an important aspect that regulates who can be married and who cannot. Mahrams are divided into two categories: mahram mu'abbad and mahram ghairu mu'abbad. Initially, this law was based on tradition and nasab, but in the contemporary context, the understanding of mahram needs to be adapted to societal developments and practical needs without ignoring sharia principles. This journal will analyze the position of the mahram in Islamic marriage law, between tradition and contemporary needs.
Advokat Sebagai Pilar Keadilan Sosial: Optimalisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal dalam Perspektif Negara Hukum Fera Aisah Bancin; Nia Amira
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1402

Abstract

Advokat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sulit mendapatkan pendampingan hukum. Namun, dalam kenyataannya, hak untuk memperoleh keadilan belum selalu mudah diwujudkan. Biaya jasa hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta keterbatasan jangkauan lembaga bantuan hukum masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran advokat sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial, sekaligus melihat bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat marginal dapat dioptimalkan dalam perspektif negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan profesi advokat, bantuan hukum, serta akses terhadap keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti partisipasi advokat yang belum optimal, keterbatasan dukungan kelembagaan, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama yang lebih kuat antara advokat, pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut, bantuan hukum diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban dalam aturan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.