Fandi Wahidi
Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Menurut Perspektif Hukum Islam Muhammmad Hidayat; Kharina Nur Huda; Harya Dwi Sadewa; Bismillahi Ahya; Fandi Wahidi
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep pembunuhan dalam konteks pembelaan diri berdasarkan hukum agama Islam dan hukum positif Negara kita, fokus pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023. Cara yang digunakan adalah dengan pendekatan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dalam pembelaan diri dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam perspektif dan penekanannya, kedua sistem ini mengakui hak individu agar melakukan pembelaan diri dalam tindakan pembelaan tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua perspektif ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan seimbang di Indonesia. Kajian ini juga menemukan bahwa meskipun kedua sistem hukum mengakui hak yang sama dalam pembelaan diri, penerapannya memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda
Consent of Girls in Marriage (A Comparative Study Between Imam Shafi'i and Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah) Arifin Siahaan; Fandi Wahidi
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 3 (2025): Vol.2 No.3 Desember 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i3.954

Abstract

There is a difference of opinion between madhhab Shafi'I and Imam ibn qoyyim al-jauzy regarding the law of a guardian asking for his daughter's consent to marry, even though the position of the bride's consent is in place. This research is a literature study using the comparative analysis method. The results of this study show that the most relevant opinion for the Indonesian context is the opinion of Imam Ibn Qayyim al-jauzy.  In the applicable legislation in Indonesia, namely in the law on marriage No. 1/1974 (ps. 6 paragraph (1) jo. ps. 16 paragraph (1) ) KHI stipulates that one of the conditions for marriage is the consent of the prospective bride. This indicates that the applicable legislation in Indonesia is in accordance with the opinion of Ibn Qayyim al-Jawziyyah. In positive law in Indonesia, it is very important and is an absolute requirement for the validity of a marriage. Existing laws and regulations ensure that marriage can only be performed with the free consent of both prospective brides, especially the bride, as part of efforts to protect human rights and ensure justice in the execution of marriage.