Nadhira Shania Tabrizia Azis
Universitas Jenderal Soedirman

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ekstremisme Game Daring, Protes Roblox, dan Konsep Hyperreality Demonstrasi Agustus di Indonesia Dalam Politik Postmodern Nadhira Shania Tabrizia Azis; Chanifia Izza Milata
PERSPEKTIF Vol. 15 No. 1 (2026): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v15i1.16772

Abstract

This article aims to examine the phenomenon of digital demonstrations on the Roblox platform in August 2025 as a form of postmodern political representation within the dynamics of Indonesia’s digital democracy. In this context, the focus is on how virtual protest practices shape politically mediated discourse through technology and how the boundary between political reality and simulation becomes increasingly blurred. This article employs Jean Baudrillard’s theory of hyperreality, the concept of gamification in digital activism, and Norman Fairclough’s critical discourse analysis as its analytical framework. The study finds that digital demonstrations on Roblox not only function as an alternative space of expression with the potential to expand democratic practices but also reveal that political action conducted through Roblox no longer emphasizes grassroots ideological grounding, instead prioritizing visibility, accessibility, and popularity. Rather than merely extending social media–based political mobilization, the use of Roblox ultimately facilitates capitalist practices that benefit corporate actors and operate through algorithmic agents. This phenomenon indicates that such digital protests tend to neglect ethical dimensions and ideological grounding, focusing instead on aesthetics and the imperatives of participation in the digital era.  
PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Muhammad Riyan Fitria Ramdlani; Dimas Purbo Pambudi; Nadhira Shania Tabrizia Azis
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 2 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13i2.10579

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis legislator perempuan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam perumusan dan advokasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama terhadap perempuan dan anak, yang menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka terhadap dokumen legislatif, jurnal akademik, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislator perempuan pada periode 2019–2024 berperan aktif dalam diskusi publik, pembentukan koalisi, dan penyusunan undang-undang, yang mempercepat proses legislasi. Komnas Perempuan juga berkontribusi penting melalui kajian akademik, kampanye advokasi, dan pemantauan implementasi kebijakan. Sinergi antara kedua aktor ini terbukti krusial dalam pengesahan dan pelaksanaan awal UU TPKS. Kolaborasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi undang-undang ini, termasuk melalui penyusunan peraturan pelaksana dan peningkatan kesadaran publik.