Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Socia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Sawala : Jurnal Administrasi Negara GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Dimas Purbo Pambudi
Universitas Jenderal Soedirman
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Conflict of Interest in the Utilization of the Micro-Hydro Power Plant in Karangtengah Village, Banyumas Regency Taufan Bintang Sejati; Dimas Purbo Pambudi; Titi Rahmawati
SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 22 No. 2 (2025): Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/socia.v22i2.97546

Abstract

This study aims to analyze the conflict of interest in the utilization of Micro Hydro Power Plants (MHP) in Karangtengah Village, Banyumas Regency. The background of this research is based on the success of the local community in establishing energy independence through MHP, which later triggered a conflict with Perusahaan Listrik Negara (PLN) as the national electricity provider. This study employs a qualitative approach using literature review and document analysis methods. Data were collected from academic journals, official reports, and relevant media sources, and analyzed using content analysis techniques and the conflict theory perspective of Karl Marx. The results show that the MHP is capable of generating electricity with a capacity of approximately 15 kW and supplying power to dozens to over a hundred households at an affordable tariff. However, this success has led to a conflict of interest between the community and PLN, particularly regarding the control of energy resources, distribution of economic benefits, and authority over the energy system. From a conflict theory perspective, this condition reflects the dynamics of domination and resistance between local actors and state actors. This study concludes that the conflict surrounding MHP is not merely technical but represents a structural conflict in community-based energy management.
PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Muhammad Riyan Fitria Ramdlani; Dimas Purbo Pambudi; Nadhira Shania Tabrizia Azis
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 2 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13i2.10579

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis legislator perempuan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam perumusan dan advokasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama terhadap perempuan dan anak, yang menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka terhadap dokumen legislatif, jurnal akademik, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislator perempuan pada periode 2019–2024 berperan aktif dalam diskusi publik, pembentukan koalisi, dan penyusunan undang-undang, yang mempercepat proses legislasi. Komnas Perempuan juga berkontribusi penting melalui kajian akademik, kampanye advokasi, dan pemantauan implementasi kebijakan. Sinergi antara kedua aktor ini terbukti krusial dalam pengesahan dan pelaksanaan awal UU TPKS. Kolaborasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi undang-undang ini, termasuk melalui penyusunan peraturan pelaksana dan peningkatan kesadaran publik.  
FAMILY DEVELOPMENT SESSION SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KEMISKINAN (STUDI KASUS KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA) Dimas Purbo Pambudi; Titi Rahmawati; Chanifia Izza Millata; Titis Perdani; Neneng Sobibatu Rohmah; Muhammad Riyan Fitria Ramdlani
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v22i1.434

Abstract

Social Policy Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional cash transfer program from the Indonesian Ministry of Social Affairs. PKH is a family protection and social security-based policy that is often misunderstood as simply providing monetary social assistance. Therefore, the urgency of this research is important to discuss more deeply the most important benefits of PKH social policy implementation in Giwangan Village, Yogyakarta City. The purpose of this research is to describe and explore more deeply the existence of efforts to empower families by increasing knowledge to accelerate behavior change, this is through obtained from the family development session (FDS). At FDS there is a process of knowledge transfer from PKH Facilitators to PKH KPM which is carried out in group meetings, and the material comes from various material modules such as knowledge about managing the economy, being aware of health, education and childcare, and so on. The method in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques of observation and in-depth interviews. The results of this study show that community empowerment through the implementation of FDS is to increase knowledge and cognitive abilities that have a positive impact on the formation of self-awareness, and accelerate behavior change for the better. The conclusion in this research shows that community empowerment in PKH and FDS activities can be practiced in everyday life as a provision to achieve a prosperous and poverty-free family.
DARI SAMPAH KE ENERGI: ANALISIS POLITICAL ECONOMY DALAM TATA KELOLA WASTE-TO ENERGY DI KABUPATEN BANYUMAS Taufan Bintang Sejati; Dimas Purbo Pambudi; Muhammad Riyan Fitria Ramdlani; Titi Rahmawati; Shinta Julianti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.905

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi tata kelola pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Kabupaten Banyumas dalam perspektif ekonomi politik. Studi ini berangkat dari pergeseran paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan end-of-pipe menuju pendekatan berbasis sumber daya melalui pengembangan refuse derived fuel (RDF) dan sistem berbasis masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyumas relatif berhasil meningkatkan tingkat pengelolaan sampah hingga lebih dari 70% serta mengurangi timbulan sampah secara signifikan melalui desentralisasi pengelolaan dan pemanfaatan energi alternatif. Namun, transformasi tersebut juga memunculkan dinamika ekonomi politik berupa komodifikasi sampah dan ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor, di mana sektor industri sebagai offtaker memiliki posisi dominan dalam rantai nilai RDF. Selain itu, distribusi manfaat ekonomi cenderung tidak merata, sementara masyarakat masih menanggung sebagian beban lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan waste-to-energy tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, diversifikasi pasar energi, serta pendekatan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis energi.
Co-Authors Chanifia Izza Millata Nadhira Shania Tabrizia Azis Neneng Sobibatu Rohmah Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria Shinta Julianti Taufan Bintang Sejati Titi Rahmawati Titis Perdani