Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Leni Widi Mulyani
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Gender Dede Siti Patimah; Leni Widi Mulyani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6698

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam perspektif gender dengan menyoroti aspek hukum positif Indonesia, perlindungan korban, serta upaya meminimalisir ketidakadilan gender dalam proses hukum. Permasalahan perkosaan tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan trauma sosial akibat budaya victim blaming yang masih kuat di masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP baru dan UU TPKS, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal restitusi, perlindungan psikososial, dan sikap aparat penegak hukum yang sering bias gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, didukung data sekunder berupa literatur hukum, teori feminisme, viktimologi, serta analisis kasus. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, teori feminisme gender, feminist legal theory, serta viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah mengalami perkembangan, kelemahan masih terdapat pada struktur dan budaya hukum, di mana aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif korban dan gender yang memadai. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap isu gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan perspektif gender bagi aparat penegak hukum, serta optimalisasi restitusi dan pemulihan korban agar keadilan substantif dapat terwujud.
Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender Sagala Tantiar Anggraeni; Leni Widi Mulyani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6711

Abstract

Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontruksi sosial budaya membentuk normalisasi kekerasan berbasis gender yang berujung pada femisida di Indonesia adalah akibat belum diterapkannya perspektif gender secara menyeluruh dalam penegakan hukum sebagaimana seharusnya diatur dan dijamin melalui Pasal 338 dan  Pasal 340 KUHPidana, dan Pasal 4 UU PKDRT, yang semestinya menempatkan femisida bukan sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang menuntut perlindungan hukum khusus bagi perempuan. Kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini merespons kasus femisida, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban maupun keluarga korban. Perspektif kajian gender dapat memperkaya pemahaman tentang motif pelaku femisida, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHPidana, serta Pasal 4 UU PKDRT dan Pasal 5 UU PKS  secara berperspektif gender.
Co-Authors Dede Siti Patimah Sagala Tantiar Anggraeni