<![CDATA[ABSTRAK Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) merupakan instrumen kebijakan yang mewajibkan setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau Good Manufacturing Practice (GMP) dan prosedur operasi standar sanitasi atau Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019. Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi produksi perikanan tangkap laut yang mencapai sekitar 220 juta kilogram pada tahun 2024, capaian kepemilikan SKP di provinsi ini masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas penerapan SKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap pejabat dinas, pembina mutu, petugas BPPMHKP, serta pelaku usaha yang sudah memiliki dan belum memiliki SKP, kemudian di analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber. Efektivitas diukur melalui empat indikator melalui Budiani (2007), yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan. Dan pada faktor faktor yang mempengaruhi melalui sharon (2017), yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SKP di Sumatera Barat belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditandai dengan adanya keterbatasan anggaran sejak adanya kebijakan efesiensi anggaran pada tahun 2025 lalu masih terbatasnya jumlah pembina mutu, kondisi sarana produksi UPI yang masih belum memenuhi standar, dan masih rendahnya partisipasi sebagian unit pengolahan ikan. ABSTRACT The Processing Feasibility Certificate (Sertifikat Kelayakan Pengolahan or SKP) is a policy instrument that required every fish processing unit to aplly Good Manufacturing Practice and Sanitation Standart Operating Procedure, as mandated by law number 45 of 2009 and Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries Number 19 of 2019. Although West Sumatra Province recorded a marien capture fisheries production of approximately 220 milion kilograms in 2024, the ownership rate of SKP in this province remained relatively low compared to other provinces. This study aimed to describe the effectiveness of SKP implementation at the marine and fisheries office of west sumatra province and to identify the factor that influenced it. This study applied a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in depth interviews and documentation studies involving office officials, quality supervisors, BPPMHKP staff, and business owners of fish processing units who had and had not obtained the certificate, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman and validated through source triangulation. Effectiveness was measured through four indicators proposed by Budiani (2007), namely target accuracy, socialization, goal achievement, and monitoring. The findings show that SKP implementation in West Sumatra has not been fully effective. Target accuracy, socialization, and monitoring were considered ineffective due to budget constraints following the 2025 efficiency policy, while goal achievement was considered fairly effective, since certified UPI have experienced benefits such as increased consumer trust and wider market access. Budget limitation emerged as the most decisive factor, followed by an insufficient number of quality supervisors, inadequate UPI production facilities, and low participation among some business actors.]]>
