Erry Himawan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Kesetiaan Pelanggan (Studi Kasus Toko Kelontong “Arudam” Di Kota Surabaya) Erry Himawan
Astina: Jurnal Ekonomi Utama Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ekonomi Utama (Juria)
Publisher : CV. Astina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55903/juria.v4i2.281

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menganalisis kesetiaan pelanggan toko kelontong “arudam” di Kota Surabaya. Peneliti mengajukan penelitian ini karena unit bisnis yang satu ini telah viral di masyarakat. Dalam bisnis, unit bisnis ini termasuk dalam kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah). Outletnya tersebar di seluruh pelosok tanah air baik di kota besar maupun kecil dengan menyediakan berbagai macam sembako dan buka selama dua puluh empat jam. Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti menetapkan bahwa kesetiaan pelanggan dapat dibentuk oleh dimensi jasa seperti kehandalan (realiability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), peduli (emphaty) dan bukti fisik (tangible). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi jasa berhubungan secara tidak nyata dengan kesetiaan pelanggan pada α 0.05. Kemudian secara simultan semua dimensi jasa hanya memberikan sumbangan sebesar 19,2 % terhadap terbentuknya kesetiaan pelanggan dengan determinasi dalam kategori sangat lemah, 0,037.
Analisis Dimensi Jasa Dan Komitmen Terhadap Kesetiaan Pelanggan : (Studi Kasus Moda Transportasi Wira – Wiri di Kota Surabaya) Erry Himawan; Dewi Urip Wahyuni
Astina: Jurnal Ekonomi Utama Vol 4 No 3 (2025): Jurnal Ekonomi Utama (Juria)
Publisher : CV. Astina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55903/juria.v4i3.314

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan objek adalah moda transportasi Wira - Wiri di Kota Surabaya. Penulis melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui pengaruh dimensi - dimensi kualitas layanan terhadap kesetiaan pelanggan ketika menggunakan indikator-indikator reflektif dan komitmen pelanggan atau pengguna. Data yang didapatkan merupakan data primer yang didapatkan dari 200 orang responden, diskor dengan menggunakan skala Likert jenjang 5. Kemudian dilanjutkan dengan olah data dengan menggunakan program paket statistik untuk ilmu-ilmu sosial versi 26 (SPSS 26). Hipotesis yang diajukan oleh penulis berdasarkan pada teori- teori serta beberapa penelitian terdahulu dan diuji pada α 0,05. Hasil olah data menunjukkan bahwa variabel atau faktor kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness) dan peduli (emphaty) berpengaruh nyata terhadap terbentuknya kesetiaan pelanggan (customer loyalty). Namun variabel atau faktor daya tanggap (responsiveness) menjadi variabel atau faktor terdominan. Secara simultan semua variabel atau faktor berpengaruh nyata terhadap terbentuknya kesetiaan pelanggan (customer loyalty) namun hanya memberikan sumbangan sebesar 39,3%. Kedua variabel baik variabel bebas maupun terikat memiliki hubungan yang kuat (R = 0,627)
Analisis Tertib Administrasi Sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Candi Sidoarjo Ratna Nugraheni; Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Erry Himawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51805/jpmm.v6i1.213

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara tidak terpusat. Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokrasi saat ini. Seiring dengan bergulirnya demokrasi, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun sedikit banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah dibentuknya lembaga perwakilan desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa tak lain adalah meliputi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Sebagai parlemennya desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting dan strategis, dimana menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi serta keinginan masyarakat, sekaligus juga menjadi badan pengawas terhadap semua bentuk kebijakan dari pemerintah desa. Salah satu bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan terhadap tertib administrasi dari anggotanya. Tertib administrasi ini merupakan salah satu unsur penilaian kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
Perhitungan Persediaan Menggunakan Metode Fifo Dan Average Pada CV. Berkah Pohon Kurma Gresik Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Erry Himawan; Ratna Nuraheni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51805/jpmm.v6i1.231

Abstract

Penilaian persediaan adalah metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang tidak terjual pada saat mereka menyusun laporan keuangan. Persediaan merupakan aset bagi suatu perusahaan, dan untuk mencatatnya di neraca harus memiliki nilai finansial. Nilai ini dapat membantu menentukan rasio perputaran inventaris, yang selanjutnya akan membantu merencanakan keputusan pembelian. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat 6, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yaitu metode FIFO (First In First Out) dan metode Rata-rata (Average). Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat memanfaatkan Undang-Undang Perpajakan tersebut untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Cara efisiensi jumlah pajak terutang perusahaan dapat dilakukan dengan pemilihan metode yang tepat dari beberapa metode yang diijinkan Undang-Undang Perpajakan. Perusahaan melihat dampak pemilihan metode tersebut pada laba perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.
Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Perhitungan Pph Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata Pada CV. Berkah Pohon Kurma Gresik Ratna Nugraheni; Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Erry Himawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol 6 No 2 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51805/jpmm.v6i2.280

Abstract

Pajak merupakan jenis pungutan di Indonesia yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang sehingga bersifat memaksa, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satu jenis pajak yang  dipungut oleh negara sebagai pajak pusat adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang bisa dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (perusahaan) yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Agar supaya pembayar pajak tidak malas membayar pajak, negara akan selalu membuat peraturan perpajakan yang baru, dengan harapan untuk membangun tata cara perpajakan yang lebih berdaya guna, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar inilah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas pendapatan berkenaan dengan tugas, layanan, atau aktivitas wajib pajak orang pribadi, yang mulai dilaksanakan per tanggal 1 Januari 2024. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah akan menyesuaikan tarif pajak pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bertujuan untuk memberikan kemudahan baik bagi perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, sedangkan bagi pegawai tetap akan memudahkan dalam pelaporannya. Selain itu penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini mempunyai tujuan sebagai penyederhanaan dalam skema tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap.