Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Status Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dalam Perlindungan Hukum Pembeli Satuan Rumah Susun Pasca Dinyatakannya Pengembang Pailit Felicia Angeline; Udin Silalahi; Catrina Yuka; Marsha Carolina Wijaya; Mirelle Elicia Perera; Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1547

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pembeli dalam praktik penjualan satuan rumah susun secara pre-project selling melalui studi kasus Apartemen Dukuh Golf (PT. Megacity Development). Metode normatif-yuridis dikombinasikan analisis kasus digunakan untuk menelaah kerangka peraturan (UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun, UU Perumahan, dan peraturan pelaksana) serta dokumen PPJB dan putusan pengadilan. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik: PPJB Dukuh Golf memuat klausula baku yang memberatkan pembeli, pemasaran dilakukan sebelum keterbangunan dan kepastian perizinan terpenuhi, serta pengembang gagal mengembalikan dana sehingga pembeli menempuh permohonan pailit yang berhasil. Kategori pelanggaran meliputi wanprestasi perdata, pelanggaran administratif perizinan, dan potensi tindak pidana ekonomi. Penelitian merekomendasikan penguatan langkah preventif (escrow/garansi bank wajib, verifikasi keterbangunan sebelum pemasaran), penegasan tanggung jawab pengembang dalam peraturan pelaksana, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa cepat untuk melindungi hak pembeli secara nyata.
Analisis Yuridis dalam Lingkup Hukum Kepailitan terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Anneke Catlynne Gunawan; Chaterine Grace Gunadi; Elena Prisilia; Udin Silalahi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1554

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek hukum dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian yuridis dan implikasi hukum dari proses PKPU, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan kreditor, debitor, dan kepentingan publik mengingat status Garuda sebagai Badan Usaha Milik Negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, kajian ini menelusuri bagaimana Pengadilan Niaga menerapkan asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam restrukturisasi utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum kepailitan Indonesia menuju konsep “business rescue” yang lebih menekankan pada keberlanjutan ekonomi daripada likuidasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaharuan hukum kepailitan untuk memperkuat perlindungan kreditor, efisiensi prosedural, serta mekanisme kepailitan lintas negara dalam sistem hukum Indonesia.