<![CDATA[Provinsi Lampung dikenal sebagai wilayah penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun pengelolaan industrinya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketidakstabilan harga, posisi tawar petani yang rendah, serta proses hilirisasi yang belum berkembang optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola industri singkong di Lampung dengan memanfaatkan model implementasi George C. Edwards III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, dengan menelaah berbagai regulasi resmi seperti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, serta referensi akademik dan laporan yang berkaitan dengan tata niaga singkong dan kebijakan harga komoditas pertanian. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif, ditandai oleh lemahnya penyebaran informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat operasional, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Kebijakan yang ada cenderung bersifat administratif dan normatif sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani maupun penguatan sektor hilir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya, pembentukan lembaga khusus yang menangani tata niaga singkong, serta penerapan mekanisme evaluasi berkelanjutan guna memastikan tata kelola industri singkong yang lebih efektif dan berorientasi hasil.]]>
