Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Industri Singkong di Provinsi Lampung DITA PURNAMA; Adila Puspa Hestiantini; Utami Nur
Ethos and Pragmatic Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Ethical and Pragmatic Perspectives on Contemporary Legal Issues in Governance a
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ethos.v1i2.142

Abstract

Provinsi Lampung dikenal sebagai wilayah penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun pengelolaan industrinya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketidakstabilan harga, posisi tawar petani yang rendah, serta proses hilirisasi yang belum berkembang optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola industri singkong di Lampung dengan memanfaatkan model implementasi George C. Edwards III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, dengan menelaah berbagai regulasi resmi seperti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, serta referensi akademik dan laporan yang berkaitan dengan tata niaga singkong dan kebijakan harga komoditas pertanian. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif, ditandai oleh lemahnya penyebaran informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat operasional, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Kebijakan yang ada cenderung bersifat administratif dan normatif sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani maupun penguatan sektor hilir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya, pembentukan lembaga khusus yang menangani tata niaga singkong, serta penerapan mekanisme evaluasi berkelanjutan guna memastikan tata kelola industri singkong yang lebih efektif dan berorientasi hasil.
The Dynamics of Policy Implementation: Social Service Agency Strategies for the Social Transformation of Street Children (2023-2024) Adila Puspa Hestiantini; Utami Nur; Dita Purnama
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5532

Abstract

This study analyzes the dynamics of the implementation of the Street Children Development Program in Pontianak City during 2023–2024, a period marked by an increase in the number of street children from 29 to 37 individuals, along with the emergence of new issues such as drug and alcohol misuse. Employing a descriptive qualitative approach and drawing upon Edward III’s (1980) theoretical framework, the research examines four key variables of policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants, consisting of 8 representatives from the Social Affairs Office, 4 from the National Narcotics Agency (BNN), and 3 from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) of Pontianak City. The findings indicate that disposition particularly the attitudes and commitment of implementers serves as the primary driving variable that compensates for limitations in resources. Moral commitment and empathy among implementers emerge as critical enablers of successful program implementation. Meanwhile, resource constraints have stimulated adaptive innovations through collaborative strategies and resource pooling with partner institutions. The study demonstrates that in the context of social policy, human factors (disposition) can offset material constraints (resources), while communication through task forces and supportive bureaucratic structures creates an implementation ecosystem in which these variables reinforce one another despite limited resources. Overall, the findings reveal that implementer disposition functions as a compensatory mechanism for resource limitations, while cross-sectoral collaboration through task forces constitutes an effective strategy for fostering implementation synergy. The study recommends institutionalizing collaborative models, strengthening resource capacity, and enhancing bureaucratic flexibility to optimize the effectiveness of future street-children development programs.