Azzahra Aisyah Ayurveda
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembagian Hak Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Daniel Mangara Tua Pandingan; Narita Tarasari; Azzahra Aisyah Ayurveda
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam berarti akad yang bertenaga atau mitsaqan ghalizhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalankan dan menaati perintah Allah guna menyempurnakan agama. Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan dimana terdapat laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang, perkawinan poligami ini sah dan dapat dilakukan apabila terpenuhuinya suatu syarat-syarat tertentu. Di dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan poligami banyak menuai pendapat mulai dari pro dan kontra karena di kalangan masyarakat ada yang berpendapat bahwa perkawinan poligami tidak adil karena tidak menjamin hak-hak istri pertama dan dianggap bahwa istri pertama tidak mendapatkan suatu keadilan dari suami nya. Ketika seseorang telah melakukan perkawinan maka harta Bersama yang di peroleh Bersama harus dibagikan secara merata kepada ahli waris yang sah dan berhak atas hak waris tersebut. Selain itu yang menjadi perhatian dalam perkawinan poligami adalah mengenai pembagian hak waris antara istri-istri ketika seorang suami telah meninggal dan pintu waris telah terbuka. Bahwa istri kedua berhak atas hak waris dari suaminya sejak dimulainya perkawinan dan istri lainnya juga memilki hak yang sama atas peninggalan waris dari mendiang suami.
Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP Dan/Atau Pasal 378 KUHP Di Kejaksaan Negeri Jombang Azzahra Aisyah Ayurveda; Adhitya Widya Kartika
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i3.1523

Abstract

The Study of Law enforcement concerning the criminal act of embezzlement as regulated in Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the KUHP highlights the importance of analyzing the prosecutor’s considerations in drafting an indictment. This research aims to understand how prosecutors determine the appropriate legal basis, whether by applying Article 372, Article 378, or both in an alternative construction, and how such legal considerations affect the criminal justice process. The findings indicate that in formulating an indictment, prosecutors take into account the elements of the criminal act, witness testimonies, documentary evidence, and facts obtained during investigation. The use of combined charges under Article 372 and/or Article 378 KUHP is intended to ensure legal certainty while providing flexibility for judges in evaluating evidence during trial. Obstacles encountered include difficulties in proving criminal intent, divergent interpretations of legal elements, and the unavailability of key witnesses. Prosecutors overcome these challenges through strengthened coordination with investigators, sharpening juridical analysis, and selecting the most suitable indictment strategy. This study affirms that prosecutorial considerations in choosing the applicable articles of indictment play a central role in ensuring the effectiveness of law enforcement.