Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Unsulbar
Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN NON-PENAL PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG DARI BISNIS NARKOTIKA DIGITAL Yogi Prasetya; Muhammad Arifin; Ramlan
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6517

Abstract

Perkembangan tindak pidana narkotika yang terintegrasi dengan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa pendekatan penal belum mampu memutus mata rantai ekonomi kejahatan yang semakin kompleks, terutama di era digital. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan kebijakan non-penal sebagai instrumen pelengkap penegakan hukum, sehingga belum membangun konstruksi hukum yang menjadikannya sebagai bagian integral dalam sistem kebijakan kriminal nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menerapkan strategi peraturan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan yang berlaku masih terkendala oleh disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum optimalnya transparansi beneficial ownership, serta rendahnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model Kebijakan Non-Penal Sistemik Terintegrasi yang dibangun melalui tiga lapisan utama, yaitu struktural-preventif, ekonomi-disruptif, dan sosial-rehabilitatif, sebagai konstruksi hukum yang mengintegrasikan pencegahan, kemiskinan struktural terhadap jaringan kejahatan, serta penguatan intelijen keuangan berbasis teknologi. Model tersebut menempatkan kebijakan non-penal tidak lagi sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai pilar preventif dalam sistem kebijakan kriminal nasional guna memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.
SETTLEMENT OF CREDITOR BILL DISPUTES IN THE DEBT PAYMENT POSTPONEMENT PROCESS Muhammad Adli; Ramlan; Ida Nadirah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.7154

Abstract

There are problems that creditors often have to face in bankruptcy, especially concurrent creditors or ordinary creditors (unsecured creditors), namely to obtain payment of their receivables to debtors who have been declared bankrupt, due to bad faith from the debtor to transfer the assets they own or all efforts by the bankrupt debtor made to hinder the management and settlement of the bankrupt assets (bankruptcy boedel) by the curator. A company, specifically a PT (Limited Liability Company), is unable to pay its debts, and bankruptcy proceedings begin with a creditor filing a petition to the court for past-due bills. Debt restructuring has been the preferred solution for many years to resolve financial problems in a company. Restructuring under a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is intended to restructure the debtor's debt payments solely with the goal of restoring the debtor's company to health. Restructuring is more of a rescue measure than a corrective action or permanent fix. One of the legal protections provided by the Bankruptcy Law and PKPU for creditors is the actio paulina, which gives creditors the right to request the cancellation of any legal action not required by the debtor. If a debtor is deemed to have defaulted on a debt repayment agreement with a creditor, they can demand that the agreement be fulfilled, or seek compensation from the defaulting party
Co-Authors Ida Nadirah Muhammad Adli Muhammad Arifin Gultom Yogi Prasetya