Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Unsulbar
Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analysis Of Citizenship Rights And Mixed Marriages Between Rohingya Refugees And Indonesian Citizens (WNI) Mirsa Astuti; Rizka Syafriana; Ramlan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5993

Abstract

Indonesia has come under fire at home and abroad for its rejection of Rohingya refugees, making it irresponsible to accept refugees in its territory. There is no clear legal umbrella in Indonesian law for marriage between Indonesian citizens and refugees. This can be seen from the fact that Article 57 of the Marriage Law only regulates marriage between Indonesian citizens and foreigners who have citizenship status, there will also be discussed in this study regarding the mixed marriage status of Rohingya refugees and the legal status of children born from mixed marriages, This research method uses a qualitative approach carried out by collecting data both in initial observations and during the research, Solving the Rohingya problem regarding the legal status of children born from mixed marriage can only be done if all parties have a strong commitment to side with the values of morality and humanity by taking concrete steps in resolving the root of the problem, so that the clarity of the status of mixed marriage can be known.
KONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN NON-PENAL PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG DARI BISNIS NARKOTIKA DIGITAL Yogi Prasetya; Muhammad Arifin; Ramlan
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6517

Abstract

Perkembangan tindak pidana narkotika yang terintegrasi dengan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa pendekatan penal belum mampu memutus mata rantai ekonomi kejahatan yang semakin kompleks, terutama di era digital. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan kebijakan non-penal sebagai instrumen pelengkap penegakan hukum, sehingga belum membangun konstruksi hukum yang menjadikannya sebagai bagian integral dalam sistem kebijakan kriminal nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menerapkan strategi peraturan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan yang berlaku masih terkendala oleh disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum optimalnya transparansi beneficial ownership, serta rendahnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model Kebijakan Non-Penal Sistemik Terintegrasi yang dibangun melalui tiga lapisan utama, yaitu struktural-preventif, ekonomi-disruptif, dan sosial-rehabilitatif, sebagai konstruksi hukum yang mengintegrasikan pencegahan, kemiskinan struktural terhadap jaringan kejahatan, serta penguatan intelijen keuangan berbasis teknologi. Model tersebut menempatkan kebijakan non-penal tidak lagi sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai pilar preventif dalam sistem kebijakan kriminal nasional guna memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.
Co-Authors Mirsa Astuti Muhammad Arifin Gultom Rizka Syafriana Yogi Prasetya