Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Moh. Taufik
Faculty of Law, University of Dr. Soetomo, Surabaya, East Java, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Role of Criminal Procedure Law in Banking Corruption Cases Handled by the KPK: Ensuring the Protection of Suspect Rights Eric Hermawan; Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis; Moh. Taufik
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6508

Abstract

Dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, hukum acara pidana memegang peranan penting sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi, namun dalam praktiknya khususnya pada kasus korupsi sektor perbankan yang ditangani KPK sering kali muncul tantangan serius terkait jaminan perlindungan hak-hak tersangka akibat kekuatan kewenangan KPK yang besar dan potensi penyimpangan dari prinsip due process of law. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum acara pidana oleh KPK dalam menangani kasus-kasus perbankan serta mengevaluasi sejauh mana hukum acara pidana mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum acara pidana dengan praktik penegakan hukum oleh KPK dalam kasus perbankan, serta menilai sejauh mana hak-hak tersangka dilindungi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan hukum acara pidana oleh KPK dalam menangani kasus perbankan efektif dalam pemberantasan korupsi, masih terdapat masalah serius terkait perlindungan hak-hak tersangka, terutama dalam hal penyidikan, penahanan, dan eksposur media. Meskipun hukum acara pidana Indonesia secara normatif telah menjamin hak-hak dasar tersangka, praktiknya masih menghadapi tantangan implementasi, seperti pelanggaran prosedural dalam penanganan kasus perbankan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kewenangan KPK dan ketentuan KUHAP, penguatan regulasi, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum yang adil dan melindungi hak-hak tersangka secara efektif.
Immunity of Advocates In The Criminal Investigation Process: Balancing Professional Ethics and Law Enforcement Manoj Bhat; Moh. Taufik; Siti Marwiyah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6507

Abstract

The purpose of this study is to analyze the limits of advocate immunity in the criminal investigation process in Indonesia according to positive law and professional ethics, and to examine efforts to achieve a balance between the protection of the advocate profession and law enforcement through the application of professional ethics. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, case, historical, and comparative approach through literature studies and descriptive-qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that advocate immunity in the criminal investigation process in Indonesia is a form of legal protection that is limited and depends on good faith, namely as long as the advocate's actions are carried out professionally, honestly, and in accordance with the law and the professional code of ethics, then he cannot be punished; however, if the advocate exceeds these limits, the advocate can still be held criminally responsible, so that the balance between professional protection and law enforcement can only be achieved through the application of firm, consistent, and adaptive professional ethics as a moral guideline as well as a control mechanism to maintain the integrity of the profession and prevent the abuse of immunity in legal practice
Co-Authors Eric Hermawan Manoj Bhat Marwiyah Vieta Imelda Cornelis