Garuda - Garba Rujukan Digital

Diklat Relawan Anti Narkoba sebagai Partisipasi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Irwan Kurniawan; Rudi Mulyanto; Marwiyah Marwiyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 1 (2020): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v2i1.24

Narkotika dan obat-obatan terlarang telah lama menjadi keprihatinan kita semua. Jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang tidak memandang status ekonomi, wilayah tempat tinggal, profesi dan usia, bahkan terdapat kecenderungan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meluas di kalangan generasi muda. Tentu hal ini menjadi keprihatinan seluruh masyarakat. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selain wajib menjadi program prioritas bagi pemerintah, penting juga bagi menumbuhkan partisipasi masyarakat. Salah satunya mengakomodasi keinginan masyarakat untuk berperan serta menjadi relawan anti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Relawan anti narkoba diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Salah satunya melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat). Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dasar Relawan Narkoba yang diselenggarakan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Indonesia Kabupaten Banyuwangi, berkolaborasi dengan Klinik Dokter Didik Sulasmono (KDS), Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (UNTAG BANYUWANGI). Kegiatan Diklat diharapkan mampu menghasilkan relawan yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan, pemberantasan dan penyebaran informasi terhadap bahaya narkoba.

IMPLIKASI HUKUM DARI TIDAK DIMASUKKANNYA SALAH SATU AHLI WARIS DALAM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Marwiyah, Marwiyah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v19i2.5335

Setelah pewaris meninggal dunia, hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun berpindah ke ahli waris. Namun, secara administrasi, ahli waris harus mendaftarkan pewarisan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk mengubah nama pemegang hak dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris. Surat Keterangan Ahli Waris sangat penting untuk pendaftaran tanah hasil pewarisan. Namun, hukum yang berlaku bagi WNI masih berbeda saat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris. Surat Keterangan Ahli Waris adalah syarat utama untuk mencatat peralihan hak tanah dari pewaris ke ahli waris. Tindakan ahli waris yang tidak memasukkan ahli waris lain kedalam Surat Keterangan Ahli Waris merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) serta pendaftaran pewarisan hak atas tanah yang salah satu ahli waris tidak dimasukkan kedalam Surat Keterangan Ahli Waris maka pendaftaran pewarisannya dapat dibatalkan. dalam peristiwa ini harus ada upaya salah satu pihak untuk meminta pembatalan tersebut. Namun, bilamana ahli waris yang tidak dimasukkan kedalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak keberatan dan dapat menerimanya maka pendaftaran pewarisan itu dapat dilangsungkan.

Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Marwiyah, Marwiyah
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5355

Pembaharuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi perhatian penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan perekonomian yang berkeadilan. Korupsi merupakan masalah serius yang melanda berbagai sektor di Indonesia, menimbulkan kerugian finansial negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pembaharuan hukum menjadi krusial, baik dalam hal penanganan barang bukti hasil korupsi, penerapan hukuman pidana mati, maupun pedoman pemidanaan untuk menghindari disparitas putusan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, pembaharuan hukum ini mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum fundamental, seperti prinsip presumption of innocence dan non self incrimination. UNCAC 2003 menjadi landasan penting dalam membangun kerjasama internasional dan pengembalian aset hasil korupsi. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan memainkan peran penting dalam mengurangi disparitas putusan terkait pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pembaharuan hukum menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DITINJAU DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA Ayu Puspita, Berliana Adinda; Marwiyah, Marwiyah
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i01.5325

The existence of unwritten agreements is also based on the principle of freedom of contract, which gives parties the freedom to determine the type of agreement they will make. Traditional societies often use unwritten agreements in business transactions. In most cases, agreements between two parties are made in writing, with the rights and obligations of the parties clearly written down. If the agreement is not made in writing, or better known as an "oral agreement", it will be difficult for the parties to prove it if a breach of contract occurs. An agreement that has valid legal force based on an agreement between the parties involved and is made orally without being documented in writing is called an unwritten agreement. Unwritten agreements are weaker than written agreements, especially in cases of disputes. The purpose of this writing is to analyze the existence of unwritten agreements in civil law. The methodology used is a normative research method used with an approach to written legal rules. The results of the discussion show that if an oral agreement meets the legal requirements according to the formulation of Article 1320 of the Civil Code, then the agreement is valid and has legal force to declare someone in default. However, if the verbal agreement is denied or not acknowledged by the party suspected of being in default, the agreement does not have legal force to declare someone in default. This is because the agreement can be true and fulfill the legal requirements of the agreement.

PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DITINJAU DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA Ayu Puspita, Berliana Adinda; Marwiyah, Marwiyah
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i01.5325

The existence of unwritten agreements is also based on the principle of freedom of contract, which gives parties the freedom to determine the type of agreement they will make. Traditional societies often use unwritten agreements in business transactions. In most cases, agreements between two parties are made in writing, with the rights and obligations of the parties clearly written down. If the agreement is not made in writing, or better known as an "oral agreement", it will be difficult for the parties to prove it if a breach of contract occurs. An agreement that has valid legal force based on an agreement between the parties involved and is made orally without being documented in writing is called an unwritten agreement. Unwritten agreements are weaker than written agreements, especially in cases of disputes. The purpose of this writing is to analyze the existence of unwritten agreements in civil law. The methodology used is a normative research method used with an approach to written legal rules. The results of the discussion show that if an oral agreement meets the legal requirements according to the formulation of Article 1320 of the Civil Code, then the agreement is valid and has legal force to declare someone in default. However, if the verbal agreement is denied or not acknowledged by the party suspected of being in default, the agreement does not have legal force to declare someone in default. This is because the agreement can be true and fulfill the legal requirements of the agreement.

ANALYSIS OF LEGAL REVIEW OF MEDICAL INFORMATION RELEASE TO ENSURE THE CONFIDENTIALITY OF PATIENT IDENTITY Marwiyah
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Assessment of health service can be viewed from the recording on the file of medical record, which can provide information about the patient's social identity, diagnosis of disease, disease history, examination and treatment which must be kept confidential by doctors, nurses, health workers and manager of the healthcare facility. This study aimed to describe legal review of the medical information release in ensuring patient confidentiality. The research used normative-juridical approach through literature study which examines secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of the study showed that health care facilities are responsible for protecting health information contained in medical records against possible loss, damage, falsification and unauthorized access. Maintaining information security, accuracy of information and ease of access to information are demanded to health service organizations and health practitioners as well as authorized third parties. Meanwhile, parties who need information must always respect patient privacy. Healthcare facilities are obliged to maintain the confidentiality of the information contained in the medical record and are not allowed to release it to irresponsible people/institutions. Requests for medical information must go through the established procedures to protect patient privacy and avoid lawsuits.

Pengaturan Hukum Tanah Absentee Dalam Perspektif Keadilan Agraria Di Indonesia Marwiyah, Dr; A'yun Nina Sari, Qurota; Putri Wilujeng, Nalista
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.757

Kepemilikan tanah secara absentee merupakan salah satu isu klasik dalam sistem hukum agraria Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan agraria. Meskipun larangan kepemilikan tanah pertanian oleh pihak yang tidak berdomisili di lokasi tanah telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, namun implementasinya belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kepemilikan tanah absentee dalam sistem hukum agraria Indonesia serta mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan agraria tercermin dalam ketentuan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan analisis literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tanah absentee secara normatif mencerminkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap petani, namun dalam praktiknya masih lemah dari aspek pengawasan, sanksi, serta verifikasi administratif. Selain itu, dalam kasus-kasus pewarisan atau mobilitas sosial, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru jika tidak dirumuskan secara fleksibel dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dan pendekatan transformatif agar keadilan agraria tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga terimplementasi secara substansial dalam kebijakan pertanahan nasional.

Kajian Hukum Terhadap Akibat Melepaskan Hak Istimewa oleh Penjamin Pemeliharaan Menurut KUH Perdata di Banyuwangi Rahayu, Lilik; Marwiyah, Marwiyah; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.760

Pembangunan nasional, khususnya di sektor konstruksi, membutuhkan modal besar sehingga kredit menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jaminan pinjaman memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko bagi kreditur apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. PT Jamkrindo sebagai BUMN di bidang penjaminan menyediakan produk seperti surety bond untuk mendukung kegiatan usaha nasional. Penelitian ini mengkaji kasus CV. Jasa Konstruksi sebagai terjamin dan PT Jamkrindo sebagai penjamin proyek rehabilitasi di RSUD Blambangan. Berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, pelepasan hak istimewa (beneficium ordinis) menjadikan penjamin bertanggung jawab langsung tanpa menagih terlebih dahulu kepada debitur utama. Namun, penjamin masih dapat menagih kembali kewajiban kepada pihak terjamin melalui langkah hukum seperti pengumpulan bukti, verifikasi, konsultasi hukum, peringatan tertulis, gugatan perdata, atau mekanisme arbitrase.

The Effectiveness Of The Absentee Land Ban In Realizing Social Justice For Farmers Marwiyah Marwiyah; Sri Mulyani; Rudi Mulyanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6100

Land has a central role in the lives of the Indonesian people, especially in the agricultural sector. However, the practice of land ownership in absentee (guntai) is still a problem that is contrary to the principles of land reform in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of regulations regarding the prohibition of absentee land ownership and its impact on smallholders. The research method used is normative legal research with a legislative approach and case studies in Banyuwangi Regency. The results of the study show that the ban on absentee land ownership has not been effective due to weak law enforcement, non-compliance with the times, and the practice of buying and selling land under the hands. The conclusion of this study emphasizes the need for stricter land redistribution policies and a transparent land administration system to prevent inequality in land ownership and improve the welfare of smallholders

INTEGRATIVE MODEL FOR ADDRESSING EARLY MARRIAGE THROUGH A LEGAL ANTHROPOLOGY APPROACH IN BANYUWANGI REGENCY Ayu Herlin Norma Yunita; Marwiyah
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6323

This study aims to: 1) identify the factors triggering early marriage in Banyuwangi Regency; 2) examine public perceptions of early marriage; and 3) develop an integrative model to address early marriage through a Legal Anthropology approach. A qualitative research method with a critical analysis approach was employed, covering research location and timeframe, approach, data sources, data collection and validation techniques, and data analysis Finding indicate that Client-Centered Therapy (CCT) based on Legal Anthropology provides an effective alternative strategy to address persistent early marriage cases. This approach positions individuals as central agents in solution-finding while integrating cultural, customary, and legal contexts. Counselors facilitate adolescents, parents, and community leaders in expressing experiences, motivations, and social pressures underlying early marriage. The model harmonizes state law, customary law, and religious values, avoiding cultural conflicts. Its implementation has enhanced dialogue between youth and families, increased awareness of early marriage’s negative impacts, and established community-based prevention mechanisms. Thus, CCT grounded in Legal Anthropology not only empowers individual decision-making but also promotes social transformation toward child protection and gender equality.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search