Garuda - Garba Rujukan Digital

Kualitas Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kinerja Di Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Handrico Eldorado Dobona Purba; Robert Tua Siregar; Sarintan E Damanik; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Regional Planning Vol 1 No 1 Februari 2019
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/zdj7k877

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pembangunan wilayah di Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) quesioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian bahwa kinerja Kantor Lurah bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dari aspek Responsivitas termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Responsibilitas termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Akuntabilitas termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Keadaptasian termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Kelangsungan Hidup termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Keterbukaan/transparansi termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Empati termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Efektivitas termasuk dalam tingkat Sedang, aspek Produktivitas termasuk dalam tingkat Tinggi, dari aspek Efisiensi termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Kepuasan termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Keadilan termasuk dalam tingkat Tinggi, aspek Keadilan termasuk dalam tingkat Tinggi. Kinerja Kantor Lurah Bah Kapul secara keseluruhan termasuk dalam kriteria tinggi. Kesimpulan Perlu dipertahankan pelayanan kinerja organisasi dari aspek proses yang meliputi indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabiltas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan/transparansi, empati. Saran dari hasil penelitian perlu adanya peningkatan kinerja organisasi dari aspek hasil yang meliputi indikator efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, keadilan agar pelayanan publik tetap bisa dilaksanakan semaksimal mungkin

Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Asahan Cakra Bakti; Benteng H Sihombing; Mustafa Ginting; Jasman Purba
Jurnal Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Regional Planning Vol 2 No 2 Agustus 2020
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/v7s65129

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi tersebut dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Asahan serta Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang timbul dari pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Asahan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini menekankan dari segi perundang - undangan dan peraturan-peraturan serta norma - norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Asahan. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan di Kab. Asahan, yaitu Badan Pertanahan, Pemerintah Kota, Perusahaan Pembangunan Perumahan. Kebijakan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan perumahan yang diberikan Kantor Pertanhan Kab. Asahan dan juga Ijin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah kab. Asahan tidak melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Asahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarangdan Peraturan Daerah Kab. Asahan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kab. Asahan

Analisis Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Benny Simatupang; Marto Silalahi; Arvita Netty Sihaloho; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Regional Planning Vol 3 No 2 Agustus 2021
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/7cdkg086

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah kabupaten serdang bedagai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) quesioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Hasil analisis sector unggulan di sergai sangat membawa dampak positif bagi perubahan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana pendidikan yang dulunya tidak ada sekarang. Terjadi peningkatan intensitas interaksi antara sebelum dan sesudah adanya perusahaan, peningkatan yang terjadi sangat besar sehingga dapat disimpulkan tingkat interaksi masyarakat di sergai sangat baik. Tingkat gotong royong di sergai mengalami penurunan yang sangat besar, ketika sebelum adanya perusahaan masyarakat sekitar selalu mengadakan gotong royong. Namun setelah adanya perusahaan masyarakat menjadi jarang melakukan gotong royong jadi dalam hal ini perusahaan membawa dampak negatif terhadap tingkat gotong royong di sergai. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah, kebijaksanaan pemerintah menentukan variasi sumber - sumber pendapatn yang muncul dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari sektor unggulan tersebut

Pengaruh Kinerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Erikson Sibuea; Robert Tua Siregar; Sarintan E Damanik; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 1 Februari 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wehepy51

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir baik secara parsial maupun secara serempak. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer yaitu dari melalui penyebaran angket pertanyaan terhadap 98 pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Setelah data diperoleh, maka selanjutnya data ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan metoda analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk pengolahan data yang dimaksud dilakukan dengan cara perhitungan manual dan dengan menggunakan bantuan software komputer, yaitu SPSS Versi 20. Dari hasil analisis secara kualitatif diperoleh gambaran bahwa kinerja, tingkat pendidikan dan sumber daya manusia berada dalam kategori cukup. Sedangkan analisis secara kuantitatif diperoleh kesimpulan bahwa secara serempak ada pengaruh nyata kinerja dan tingkat pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir, yaitu sebesar 0,21%. Untuk uji secara parsial dapat diketahui bahwa kedua variabel kinerja dan tingkat pendidikan berpengaruh nyata terhadap sumber daya manusia. Untuk variabel kinerja, setiap peningkatan kinerja sebesar 1% maka akan diikuti pada peningkatan sumber daya manusia sebesar 21,0% dan untuk variabel tingkat pendidikan, setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan diikuti pada peningkatan sumber daya manusia sebesar 16,3%. Dari uji secara parsial diperoleh bahwa variabel kinerja lebih berpengaruh nyata daripada variabel tingkat pendidikan didalam meningkatkan sumber daya manusia pegawai secretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Implikasi dari penelitian ini kepada jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan secretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk lebih meningkatkan kinerja dan tingkat pendidikan sehingga akan dicapai sumber daya manusia yang lebih baik

Pengaruh Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Kinerja Perusahaan Daerah Terhadap Pengembangan Pasar Agribisnis Di Pasar Horas Kota Pematangsiantar Juan Winaldy Simorangkir; Arvita Netty Haloho; Jasman Purba; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/9jbt4c58

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Kinerja Perusahaan Daerah terhadap Pengembangan Pasar Agribisnis di Pasar Horas Kota Pematangsiantar. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kota Pematangsiantar. Dengan jumlah penduduk 11.507 jiwa. Dengan mengggunakan rumus penarikan sampel, maka sampel penelitian sebesar 100 orang. Penelitian ini menggunakan regresi ganda, pengolahan data menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil koefisen determinasi pemberdayaan pedagang kaki lima sebesar 0,556 atau 55,6 hasil koefisen determinasi kinerja perusahaan daerah sebesar 0,595 atau 59,5. Hasil koefisen determinasi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Kinerja Perusahaan Daerah terhadap Pengembangan pasar agribisnis sebesar 0,641 atau 64,1 %. Sedangkan sisa 35,9%, yang tidak masuk kedalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Kinerja Perusahaan Daerah mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pasar agribisnis di Pasar Horas Kota Pematangsiantar. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya dalam mengembangkan pasar agribisnis di Pasar Horas Kota Pematangsiantar

Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara) David A M Nainggolan; Arvita Netty Haloho; Jasman Purba; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/sxnysk42

Penelitian ini dilakukan di Desa Hutauruk Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara bulan Juli - Agustus 2018 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder desa baik pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya ataupun pihak yang akan terkena oleh dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diatur dalam UU RI No.25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 - NO.050/166/SJ Tanggal 20 Januari 2005 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2005 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Tentang Petunjuk Penyusuanan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta implikasinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk berada pada kategori kurang baik,dengan jawaban responden sebanyak 37,50%, sedangkan responden yang menjawab baik sebanyak 27,78% dan cukup baik sebanyak 34,72% saja Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara penulis juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Hutauruk masih belum berjalan optimal. Kemudian hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum semuanya terealisasi oleh pihak pemerintah daerah. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah masih minimnya tingkat pendidikan para peserta serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini

Pengaruh Kinerja Dan Tingkat Penddidikan Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir Erikson Sibuea; Robert Tua Siregar; Sarintan E Damanik; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/mzes9546

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir baik secara parsial maupun secara serempak. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer yaitu dari melalui penyebaran angket pertanyaan terhadap 98 pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Setelah data diperoleh, maka selanjutnya data ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan metoda analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk pengolahan data yang dimaksud dilakukan dengan cara perhitungan manual dan dengan menggunakan bantuan software komputer, yaitu SPSS Versi 20. Dari hasil analisis secara kualitatif diperoleh gambaran bahwa kinerja, tingkat pendidikan dan sumber daya manusia berada dalam kategori cukup. Sedangkan analisis secara kuantitatif diperoleh kesimpulan bahwa secara serempak ada pengaruh nyata kinerja dan tingkat pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir, yaitu sebesar 0,21%. Untuk uji secara parsial dapat diketahui bahwa kedua variabel kinerja dan tingkat pendidikan berpengaruh nyata terhadap sumber daya manusia. Untuk variabel kinerja, setiap peningkatan kinerja sebesar 1% maka akan diikuti pada peningkatan sumber daya manusia sebesar 21,0% dan untuk variabel tingkat pendidikan, setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan diikuti pada peningkatan sumber daya manusia sebesar 16,3%. Dari uji secara parsial diperoleh bahwa variabel kinerja lebih berpengaruh nyata daripada variabel tingkat pendidikan didalam meningkatkan sumber daya manusia pegawai secretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Implikasi dari penelitian ini kepada jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan secretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk lebih meningkatkan kinerja dan tingkat pendidikan sehingga akan dicapai sumber daya manusia yang lebih baik

Strategi Bapemperda Dalam Penyusunan PERDA Hak Inisiatif DPRD No 7 Tahun 2017 Tentang Insentif Tenaga Pendidik Pada Tenaga Penddidikan Non Formal Di Bidang Keagamaan (Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014 - 2019) Hely Joisen; Robert Tua Siregar; Sarintan E Damanik; Mustafa Ginting
Jurnal Regional Planning Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Regional Planning Vol 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/53ave425

Berdasarkan amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya. Ini berarti bahwa DPRD memiliki hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, dituntut memiliki kualitas yang baik untuk dapat menunjang berjalannya suatu pemerintahan, dengan hak - hak yang dimiliki serta fungsi - fungsi yang diembankan kepada mereka, maka sepatutnya kualifikasi seorang anggota harus berkualitas baik. Sejauh ini dari beberapa fenomena, banyak anggota dewan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota dewan. Penelitian ini mencoba mengkaji mengenai pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Toba Samosir terutama dalam peningkatan pendidikan non formal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan DPRD Toba Samosir periode 2014-2019 belum berjalan secara efektif

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search