Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN JASA CUCI KENDARAAN Kadek Angelina Yasana Putri; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jasa cuci kendaraan terkadang melakukan perbuatan lalai yang mengakibatkan konsumen harus mengalami kerugian. Pada penulisan ini, penelitian menggunakan jenis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisa hukum tanggung jawab pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen yang dirugikan. Dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dan Pasal 62, yang dimana pelaku usaha memiliki kewajiban unutk bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kerusakan atau bahkann kehilangan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pekerja atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen pengguna usaha jasa cuci kendaraan apabila merasa dirugikan, dapat dilakukan melalui jalur kekeluargaan atau di luar Pengadilan (Non Litigasi) maupun melalui jalur Pengadilan yakni (Litigasi). In a vehicle washing service company, sometimes there are business actors who are negligent which results in losses to consumers. In this writing, a normative legal research type is used through a regulatory approach and analysis of legal concepts related to consumer protection and the responsibilities of business actors related to the fulfillment of consumer rights who experience losses. From the results of the study which show that it can refer to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 19 and Article 62, where business actors have an obligation to be responsible for losses received by consumers if they are proven to have committed negligence resulting in losses, damage or even loss, either by the company or workers or employees who work in the company. Then in the settlement that can be done by consumers using vehicle washing service businesses if they feel disadvantaged, it can be done through family channels or outside the Court (Non-Litigation) or through the Court, namely (Litigation).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MANIPULASI TANGGAL EXPIRED PRODUK MAKANAN PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Made Andien Putri Wijaya; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab hukum distributor atas perilaku manipulasi tanggal kedaluwarsa/expired pada produk makanan. Dalam menganalisis oleh penulis digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penggalian data dilakukan melalui studi kasus dan dokumen, yang menganalisis data secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi meliputi hak atas rasa aman, rasa nyaman dan keselamatannya, yang dilakukan distributor dengan mengabaikan kewajibannya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP 69/1999), ketentuan ini mengatur larangan distributor dalam hal pelabelan ulang pada produk makanan yang telah memasuki masa kedaluwarsa serta mengedarkan produk yang dikategorikan sebagai barang yang tidak layak sehingga dapat membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa seseorang. Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa uang ataupun penukaran barang bagi konsumen yang dirugikan serta penjatuhan sanksi administratif, denda, termasuk pencabutan izin usaha sebagai implementasi perlindungan hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan atas peredaran bebas produk di pasaran. UUPK memberi hak terhadap konsumen untuk pengajuan klaim ganti rugi sebagai perwujudan konkret atas perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal pengajuan gugatan yang difasilitasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). This study aims to analyze legal protection for consumers and the legal responsibility of distributors for expiration date manipulation behavior in food products. In analyzing by the author, a normative research method with a legislative and conceptual approach is used. Data mining is carried out through case studies and documents, which analyze data in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the study, it was found that violations of consumer rights were protected, including the right to a sense of security, comfort and safety, which were carried out by distributors by ignoring their obligations as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law No. 18 of 2012 concerning Food (Food Law), Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements (PP 69/1999), This provision regulates the prohibition of distributors in terms of relabeling food products that have entered the expiration period and distributing products that are categorized as unsuitable goods that can endanger safety and threaten a person's life. The legal responsibility of business actors is carried out by providing compensation in the form of money or exchange of goods for aggrieved consumers as well as the imposition of administrative sanctions, fines, including the revocation of business licenses as an implementation of the protection of consumer rights and ensuring the safety of the free circulation of products in the market. The UUPK gives consumers the right to submit compensation claims as a concrete manifestation of legal protection, as well as the right to receive protection in the event of a lawsuit facilitated by the Indonesian Consumer Institute Foundation (YLKI) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

ANALISIS HUKUM TERKAIT PEMBAJAKAN PRODUK FASHION DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UU DESAIN INDUSTRI Ni Kadek Ayu Stianingsih; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas dan bentuk perlindungan hukum desain industri terkait pembajakan produk fashion menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode yang diterapkan pada penulisan jurnal ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta didukung oleh studi kepustakaan lainnya melalui buku, jurnal ilmiah dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap karya fashion sebagai bentuk ekspresi artistik memegang peranan krusial dalam menghindari serta kerugian bagi pencipta. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 yang mengatur pemberian hak ekslusif, namun efektivitasnya masi terbatas karena lemahnya penegakan, lambannya proses hukum, dan kurangnya edukasi bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Dinamika tren fashion yang cepat berubah juga membuat masa perlindungan tidak relevan. Untuk itu langkah-langkah yang dapat diambil sebagai upaya perlindungan hukum yakni tidak terjadinya pembajakan produk fashion terus menerus ialah melalui perlindungan hukum preventif yaitu melalui pendaftaran dan refresif melalui upaya hukum setelah pelanggaran terjadi. Dengan demikian diperlukan juga strategi seperti penyederhanaan prosedur pendaftara dan sinergi antar Lembaga guna menciptakan iklim bisnis yang adil dan melindungi inovasi di Indonesia. This study aims to determine and analyze the extent of effectiveness and form of legal protection of industrial designs related to piracy of fashion products according to Law Number 31 of 2000. The method applied in writing this journal is normative legal research with a statute approach by analyzing the provisions in Law No. 31 of 2000 and supported by other literature studies through books, scientific journals and other related regulations. Where this study found that legal protection of fashion products as an artistic expression has an important role in preventing piracy and losses for creators. Law No. 31 of 2000 provides a legal basis through exclusive rights, but its effectiveness is still limited due to weak enforcement, slow legal processes, and lack of education for business actors, especially MSMEs. The dynamics of rapidly changing fashion trends also make the protection period irrelevant. Therefore, what can be done as a form of legal protection to prevent continuous piracy of fashion products is through preventive legal protection, namely through registration and repressive through legal efforts after violations occur. Thus, strategies such as simplifying registration procedures and synergy between institutions are also needed to create a fair business climate and protect innovation in Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEHILANGAN ASET KRIPTO AKIBAT KEGAGALAN SISTEM EXCHANGE Pande Putu Rino Atmaja; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange terhadap kehilangan aset kripto serta mengkaji pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna yang mengalami kerugian. Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia menimbulkan berbagai risiko, seperti kegagalan sistem elektronik, peretasan, dan kelalaian penyelenggara platform yang dapat menyebabkan hilangnya aset digital milik pengguna. Di sisi lain, pengaturan hukum terkait aset kripto di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa sektor sehingga belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum apabila kerugian pengguna terjadi akibat kelalaian, kegagalan sistem keamanan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban penyelenggara dalam transaksi elektronik. Selain itu, hukum positif Indonesia telah mengatur perdagangan aset kripto melalui beberapa regulasi, namun perlindungan hukum terhadap pengguna masih belum optimal, khususnya terkait mekanisme ganti rugi, batas tanggung jawab penyelenggara, dan kepastian hukum bagi konsumen aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia. This study aims to analyze the forms of civil liability borne by Exchange platform providers for the loss of crypto assets and to examine the positive law framework of Indonesia in providing legal protection for users who suffer financial losses. The rapid development of crypto asset trading in Indonesia has given rise to various risks, including electronic system failures, cyberattacks, and negligence on the part of platform providers, which may result in the loss of users’ digital assets. On the other hand, the legal regulation governing crypto assets in Indonesia remains partial and fragmented across several sectors, thereby failing to provide comprehensive legal certainty for users. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research based on primary and secondary legal materials. The findings reveal that the civil liability of Exchange platform providers may arise from breach of contract and tortious acts where users’ losses are caused by negligence, security system failures, or the failure of providers to fulfill their obligations in electronic transactions. Furthermore, although Indonesian positive law has regulated crypto asset trading through several regulations, legal protection for users remains inadequate, particularly with regard to compensation mechanisms, limitation of liability, and legal certainty for digital asset consumers. Therefore, more comprehensive regulations are required to ensure legal protection and legal certainty for crypto asset users in Indonesia.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search