Regina Alfanesya Machmud
Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Efektivitas, Keadilan Akses, dan Akuntabilitas Fiskal dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia Raihan A. Hanasi; Abdul Mahlan Taliki; Niyar Arisah; Florasita Detuage; Fazrurrahman Gunibala; Regina Alfanesya Machmud; Fadila Ladiku
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, keadilan akses, dan akuntabilitas fiskal dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia. Program ini diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020 sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerataan akses dan tata kelola keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi terhadap berbagai sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, laporan lembaga pemerintah, dan publikasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kartu Prakerja memiliki pengaruh positif namun terbatas terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat, terutama bagi peserta dengan motivasi tinggi dan akses digital memadai. Selain itu, ditemukan kesenjangan akses yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan akibat perbedaan infrastruktur internet, literasi digital, serta kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain, aspek tata kelola dan akuntabilitas program masih menghadapi tantangan serius, seperti potensi ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Program Kartu Prakerja sangat bergantung pada perbaikan sistem pengawasan, peningkatan pemerataan akses digital, serta penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan ekonomi lokal agar kebijakan ini dapat berjalan secara efisien, transparan, dan berkeadilan.
Sistem Administrasi Negara Inggris sebagai Model Administrasi Berbasis Rule of Law: Analisis Historis dan Kontemporer Regina Alfanesya Machmud; Adha Ladjulu; Sri Naila Putri Abdullah; Febrina Putri Iskandar; Sri Yulianty Mozin; Alexander H. Badjuka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika sistem administrasi negara Inggris yang berupaya mempertahankan karakter negara kesatuan sambil mengimplementasikan desentralisasi melalui kebijakan devolusi. Perubahan ini memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika tuntutan otonomi, identitas regional, serta kebutuhan tata kelola yang adaptif terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dibangun dalam kerangka rule of law, serta menelaah mekanisme kelembagaan yang mendukung dan membatasi perkembangan devolusi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah dokumen hukum, laporan kebijakan, dan kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa devolusi menciptakan struktur tata kelola multi-level yang adaptif tetapi asimetris, sehingga membuka peluang inovasi kebijakan di tingkat daerah, namun sekaligus menimbulkan tantangan berupa ketimpangan fiskal, fragmentasi kelembagaan, dan ketidakselarasan kebijakan nasional–regional. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antarpemerintahan dan peningkatan konsistensi kerangka hukum agar stabilitas hubungan pusat–daerah tetap terjaga. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan devolusi dalam negara kesatuan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem administrasi mempertahankan prinsip rule of law sekaligus mengakomodasi keragaman kewenangan daerah.