<![CDATA[Pengaturan perkawinan di Indonesia (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019) menghadapi tantangan serius dari praktik perkawinan tidak tercatat (nikah sirri), didorong oleh lemahnya penegakan sanksi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, hilangnya hak-hak keluarga (terutama bagi perempuan dan anak), dan bertentangan dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya Hifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan) dan Hifẓ al-Mal (perlindungan harta). Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan kewenangan Pengadilan Agama (PA) untuk menjatuhkan sanksi denda administratif sebagai solusi penertiban. Secara institusional, PA terbukti siap dengan adanya preseden penanganan sengketa ekonomi syariah. Secara teoretis, sanksi denda tersebut dapat dilegitimasi melalui konsep hukum Islam Ta'zīr (hukuman diskresioner) dan Gharāmah Maliyah (denda harta) untuk mencapai maslahah mursalah (kemaslahatan umum). Model yang diusulkan adalah Itsbat Nikah-Plus, di mana sanksi denda administratif keluarga wajib dikenakan dan diintegrasikan dalam setiap putusan Itsbat Nikah (Penetapan Perkawinan), memanfaatkan proses yudisial untuk menegakkan kepatuhan administrasi. Pemberian sanksi denda yang substansial dan alokasi dana denda yang restoratif (untuk bantuan hukum dan perlindungan korban) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah langkah realistis dan mendesak untuk menutup celah hukum dan memperkuat perlindungan hukum keluarga di Indonesia.]]>
