Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Hukum Lex Generalis
Dianto Gunawan Tamba
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme Abiezer Manora Purba; Rizki; Jarot Jati Bagus Suseno; Dianto Gunawan Tamba; Marolop Butar Butar; Jamalum Sinambela
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.836

Abstract

The article examines the challenges and opportunities in optimizing the role of the Indonesian police (Polri) in humanistic law enforcement. It highlights structural, cultural, and technical barriers, including inefficiencies in bureaucracy, outdated leadership approaches, and inadequate adoption of modern technology. These issues hinder effective policing and diminish public trust. The article also underscores the importance of aligning law enforcement practices with community-specific cultural contexts, such as handling traditional conflict resolution practices like carok in Madura, by employing a humanistic and dialogical approach. To bridge the gap between societal expectations and on-the-ground realities, the article proposes comprehensive strategies. These include capacity-building through humanistic training, emphasizing empathy and cultural understanding, reforming recruitment processes, and leveraging technology for transparency. The implementation of community policing models, such as Polmas, is highlighted as a practical way to foster collaboration between police and communities. The study employs a combination of normative and sociological approaches, drawing on legislation, direct observation, and interviews with police practitioners. By integrating ethical guidelines, continuous training, and community-centric policies, the article advocates for a transformative policing framework that upholds justice, respects cultural diversity, and strengthens public trust. This framework aligns with Indonesia’s Pancasila values, emphasizing fairness and human dignity in law enforcement.
Analisis Yuridis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Irene Margaretha; Ines Lazuardi Karo Karo; Grece Caristeas Lumban Tobing; Cinta Sri Wulanda Sinurat; Dianto Gunawan Tamba
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.40813

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan berdampak luas terhadap perekonomian serta ketertiban hukum nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibentuk untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah membawa kemajuan dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang, terdapat berbagai kendala dalam praktik penegakan hukumnya, antara lain interpretasi pasal yang kurang konsisten, keterbatasan sumber daya penyidik, serta integrasi data antar lembaga penegak hukum yang masih lemah. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada efektivitas penanganan perkara dan upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi koordinasi lembaga untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana pencucian uang.
Co-Authors Abiezer Manora Purba Cinta Sri Wulanda Sinurat Grece Caristeas Lumban Tobing Ines Lazuardi Karo Karo Irene Margaretha Jamalum Sinambela Jarot Jati Bagus Suseno Marolop Butar Butar Rizki