Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dianto Gunawan Tamba
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme Abiezer Manora Purba; Rizki; Jarot Jati Bagus Suseno; Dianto Gunawan Tamba; Marolop Butar Butar; Jamalum Sinambela
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.836

Abstract

The article examines the challenges and opportunities in optimizing the role of the Indonesian police (Polri) in humanistic law enforcement. It highlights structural, cultural, and technical barriers, including inefficiencies in bureaucracy, outdated leadership approaches, and inadequate adoption of modern technology. These issues hinder effective policing and diminish public trust. The article also underscores the importance of aligning law enforcement practices with community-specific cultural contexts, such as handling traditional conflict resolution practices like carok in Madura, by employing a humanistic and dialogical approach. To bridge the gap between societal expectations and on-the-ground realities, the article proposes comprehensive strategies. These include capacity-building through humanistic training, emphasizing empathy and cultural understanding, reforming recruitment processes, and leveraging technology for transparency. The implementation of community policing models, such as Polmas, is highlighted as a practical way to foster collaboration between police and communities. The study employs a combination of normative and sociological approaches, drawing on legislation, direct observation, and interviews with police practitioners. By integrating ethical guidelines, continuous training, and community-centric policies, the article advocates for a transformative policing framework that upholds justice, respects cultural diversity, and strengthens public trust. This framework aligns with Indonesia’s Pancasila values, emphasizing fairness and human dignity in law enforcement.
Analisis Yuridis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Irene Margaretha; Ines Lazuardi Karo Karo; Grece Caristeas Lumban Tobing; Cinta Sri Wulanda Sinurat; Dianto Gunawan Tamba
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.40813

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan berdampak luas terhadap perekonomian serta ketertiban hukum nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibentuk untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah membawa kemajuan dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang, terdapat berbagai kendala dalam praktik penegakan hukumnya, antara lain interpretasi pasal yang kurang konsisten, keterbatasan sumber daya penyidik, serta integrasi data antar lembaga penegak hukum yang masih lemah. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada efektivitas penanganan perkara dan upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi koordinasi lembaga untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana pencucian uang.
Korupsi dan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Dianto Gunawan Tamba; Rismarito Manik; Ribel Sri Pipit Putri Zega; Cindy Laura Sihombing; Mey Enda Sinuraya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4241

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional berdasarkan hasil kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang relevan dan dipublikasikan pada tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi, meningkatnya biaya transaksi, serta inefisiensi alokasi sumber daya. Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dengan menurunkan efektivitas belanja publik, memperburuk kualitas pelayanan publik, meningkatkan ketimpangan pendapatan, serta menghambat pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi melalui penguatan penegakan hukum, transparansi anggaran, serta peningkatan partisipasi publik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Co-Authors Abiezer Manora Purba Cindy Laura Sihombing Cinta Sri Wulanda Sinurat Grece Caristeas Lumban Tobing Ines Lazuardi Karo Karo Irene Margaretha Jarot Jati Bagus Suseno Marolop Butar Butar Mey Enda Sinuraya Ribel Sri Pipit Putri Zega Rismarito Manik Rizki