Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Akhir Politik Perkantoran: Menata Ulang Ekosistem Sumber Daya Manusia yang Adil dan Meritokratis di Era Terpencil Muhammad Faiz Hakim; Siti Aimah
An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 5 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Najah Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi paradigma politik kantor tradisional yang kerap menjadi patologi organisasi, serta menguji efektivitas model kerja jarak jauh (remote work) dalam menginkubasi sistem meritokrasi di lingkungan pendidikan pesantren. Menggunakan pendekatan kualitatif-eksplanatori, penelitian ini membedah bagaimana struktur kerja yang tersebar secara geografis di SMA Darussalam Blokagung mampu memitigasi perilaku oportunistik dan bias subjektivitas yang sering muncul dalam interaksi fisik konvensional. Hasil penelitian mengungkap bahwa transparansi radikal dalam ekosistem digital secara otomatis mematikan ruang gerak manipulasi informasi, sehingga kontribusi setiap pendidik tervalidasi murni berdasarkan data performa objektif. Lebih jauh lagi, penelitian ini membuktikan bahwa integrasi antara nilai spiritual pesantren dengan evaluasi berbasis nilai tambah (value-added) merupakan katalis utama dalam menciptakan keadilan organisasional. Temuan ini menawarkan strategi pragmatis bagi institusi pendidikan untuk mengeliminasi toksisitas politik kantor demi membangun keunggulan kompetitif yang transparan dan berbasis prestasi.
Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap Transaksi Digital Lintas Negara oleh Pelaku Usaha Indonesia Muhammad Faiz Hakim; Deril Anshar Baik Irwanto; Yusril Mashur Tjaja
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.606

Abstract

Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.