<![CDATA[Perkembangan teknologi di sektor pelayanan publik dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas e-government, terutama pada pelayanan surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menggunakan SSW Alfa dalam melayani seluruh jenis perizinan. Sentra Pelayanan Publik Menur sebagai salah satu pos pelayanan DPMPTSP dalam pelaksanaan pelayanan surat izin praktik mengalami kendala yang hampir tiap bulan terjadi yakni step kedua dalam formulir online tidak bisa dibuka akibat perbaikan sistem SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) yang terintegrasi dengan website SSW Alfa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis melalui SSW Alfa di Sentra Pelayanan Publik Menur Kota Surabaya menggunakan teori kualitas layanan daring pemerintah daerah menurut Sá et al. (2017) dengan indikator kualitas manajemen, kualitas layanan, kualitas informasi, dan kualitas teknis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan SIP melalui website SSW Alfa sudah cukup optimal. Hal tersebut dapat dinilai dari transparansi dan efisiensi pelayanan, kualitas layanan yang menunjukkan keandalan, kepatuhan terhadap batas waktu pemrosesan, dan mekanisme pengaduan yang responsif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti tidak adanya alternatif pelayanan apabila website sedang dalam perbaikan, informasi yang belum mutakhir dan kurang jelas, serta terbatasnya akses pelayanan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Sentra Pelayanan Publik Menur bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan membuat skema alternatif pelayanan apabila website sedang dalam perbaikan, melakukan pembaruan informasi dan menyajikan informasi dengan lebih rinci, dan mengelola loket lansia dan disabilitas untuk memberikan akses pelayanan bagi kelompok rentan.]]>
