Konflik di Intan Jaya, Papua Tengah, mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2019 dan hingga kini menjadi salah satu konflik bersenjata paling kompleks di Indonesia. Konflik yang melibatkan pasukan keamanan negara dan kelompok bersenjata TPNPB/KKB ini menimbulkan dampak signifikan bagi warga sipil, seperti pengungsian massal, terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta trauma sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab konflik di Intan Jaya serta mengevaluasi respons negara terhadap konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan teoritis konflik dan resolusi konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bersumber dari jurnal akademik, laporan Komnas HAM, media kredibel, serta penelitian terdahulu terkait konflik Papua dan kasus serupa seperti Nduga, Poso–Sigi, Rempang, dan Wadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata berakar pada persoalan keamanan, melainkan juga dipengaruhi oleh ketidakadilan historis, marginalisasi sosial, dan ketimpangan pembangunan yang dialami masyarakat Papua. Pendekatan negara yang cenderung militeristik justru meningkatkan ketegangan dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat. Melalui teori konflik struktural Karl Marx, penelitian ini mengidentifikasi ketimpangan relasi kekuasaan dan penguasaan sumber daya sebagai pemicu utama konflik. Sementara itu, Teori Identitas Sosial dan Teori Resolusi Konflik menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang humanis, dialogis, serta pembangunan yang adil dan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal secara bermakna.