Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Rahmaniah, Amelia; Nashiyah, Raudatun; Rahmie, Aliya; Fauzan, Muhammad; Abdillah, Muhammad Rizki; Padillah, Muhammad Rayhul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1522

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) punya peran krusial sebagai lembaga di luar pengadilan untuk atasi masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Dibentuk dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), BPSK tangani sengketa lewat tiga cara utama: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Prosesnya cepat, murah, serta adil, tanpa perlu pengacara atau sidang panjang. BPSK bisa beri sanksi administratif seperti ganti rugi hingga Rp200 juta, atau sanksi perdata berupa pengembalian uang dan barang, tapi urusan pidana diserahkan ke pengadilan. Artikel ini uraikan tugas BPSK, wewenangnya berdasarkan Pasal 52 UUPK, prinsip aksesibilitas-fairness-efisiensi, serta jenis putusan seperti perdamaian atau penolakan gugatan. Tujuannya, konsumen lebih gampang dapat haknya tanpa ribet.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Klausula “Barang Hilang Bukan Tanggung Jawab Kami” Di Area Parkir Pasar Malam Blauran Banjarmasin Rahmie, Aliya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir melalui klausula baku "barang hilang bukan tanggung jawab kami" di Pasar Malam Blauran Banjarmasin. Meskipun secara hukum hubungan antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perjanjian penitipan barang yang mewajibkan penjagaan keamanan unit, dalam praktiknya pelaku usaha sering menggunakan klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parker untuk menghindari kewajiban ganti rugi. Masalah utama yang diangkat adalah ketidaksesuaian pencantuman klausula tersebut dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pengalihan tanggung jawab sepihak. Metode penelitian yang digunakan berfokus pada analisis efektivitas bentuk tanggung jawab konkret di lokasi informal. Temuan menunjukkan bahwa pengelola parkir di Pasar Malam Blauran mulai menerapkan tindakan preventif dan kuratif, termasuk validasi kehilangan dan koordinasi CCTV, guna membangun loyalitas konsumen. Secara hukum, pengelola tetap bertanggung jawab penuh atas kelalaian petugas berdasarkan Putusan MA No. 124 Tahun 2007. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan konsumen memerlukan penyesuaian klausula baku agar sejalan dengan prinsip strict liability dan itikad baik dalam kegiatan usaha.