<![CDATA[Pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya perlu menjadi perhatian serius, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas melalui Pasal 6 yang memuat lima hak pokok dan Pasal 7 yang memuat tujuh kewajiban utama, demi menjamin keseimbangan kepentingan dengan konsumen. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku usaha skala kecil dan menengah yang kurang memahami ketentuan ini, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau praktik bisnis yang tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya penting bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi mahasiswa sebagai calon intelektual dan praktisi hukum di masa depan. Oleh karena itu, sebagai wujud pengabdian masyarakat sekaligus upaya peningkatan literasi hukum, Dekan Fakultas Syariah beserta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Lokal Fakultas Syariah pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 dan diikuti sebanyak 30 peserta dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Metode yang diterapkan mencakup pemaparan materi disertai sesi tanya jawab secara interaktif, dengan materi yang disampaikan meliputi hak pelaku usaha serta kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melalui diskusi dan tanya jawab, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sebelumnya kurang memahami regulasi ini diharapkan menjadi lebih peka terhadap isu hukum perlindungan konsumen, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal melalui peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa.]]>
