Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Policy and Law Journal
Ali Munib
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum E-Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Dalam Sistem Pembuktian Perdata di Indonesia Ali Munib; Samsul Huda
Policy and Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The advancement of digital technology has driven the transformation of notarial practice toward the use of Electronic Notarial Deeds (E-Deeds) as part of the modernization of civil law in Indonesia. However, the absence of explicit legal provisions regarding their status and evidentiary power creates legal uncertainty. This study aims to analyze the formal and material validity of E-Deeds in relation to the civil evidentiary system and to formulate a normative framework ensuring their legality and authenticity. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that E-Deeds may be recognized as authentic evidence if they satisfy both formal and material validity requirements, are supported by certified digital security systems, and are regulated within a harmonized legal framework between the Notary Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law).
Status Nasab dan Hak Waris Anak Sumbang dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Meidezella; Dwi Wahyuni; Ali Munib
Policy and Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A child born out of wedlock refers to a child conceived from a relationship prohibited by law due to close blood relations between a man and a woman. The existence of such a child raises complex legal issues, particularly concerning lineage (nasab) and inheritance rights, both under civil law and Islamic law. This study aims to analyze and compare the lineage status and inheritance rights of children born out of wedlock under Indonesian civil law and Islamic law. The research method employed is normative legal research with a comparative approach, involving the review of legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that both legal systems share the principle that the biological father-child relationship is not legally recognized. Under civil law, a child born out of wedlock has no inheritance rights, and recognition is limited to the provision of necessary maintenance. Meanwhile, in Islamic law, a child born out of wedlock is treated like a child of zina (illicit sexual relationship), having lineage and inheritance rights only with the mother and her family. Thus, it can be concluded that both legal systems restrict the inheritance rights of children born out of wedlock, while still emphasizing the moral and humanitarian obligations of parents to fulfill the basic rights of the child.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konten Pornografi Di Media Digital Nisfi Adillah; Qurrata ‘Ayun; Ali Munib
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 12 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i12.2030

Abstract

Perkembangan media digital telah meningkatkan risiko anak menjadi korban konten pornografi yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi di media digital dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi digital telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan utama. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi kendala, khususnya dalam pemenuhan hak korban seperti rehabilitasi psikologis dan restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan implementasi dan koordinasi antar lembaga negara agar perlindungan hukum terhadap anak korban konten pornografi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak Di Media Digital Hamalia Ika Putri; Siti Aminatus Sa’diah; Ali Munib
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 12 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i12.2037

Abstract

Perkembangan media digital yang pesat telah meningkatkan aktivitas anak di ruang siber, sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan data pribadi anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius mengingat perlindungan data pribadi anak belum diatur secara komprehensif dan spesifik dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi anak di media digital serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal guna menjamin hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi anak masih tersebar, bersifat umum, dan belum mengakomodasi karakteristik kerentanan anak di ruang digital. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya perlindungan hukum serta ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang menegaskan prinsip perlindungan anak, mekanisme persetujuan orang tua, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran data pribadi anak di media digital. Kesimpulannya, pembaruan dan harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan data pribadi anak secara efektif di Indonesia.
Co-Authors Dwi Wahyuni Hamalia Ika Putri MEIDEZELLA Nisfi Adillah Qurrata ‘Ayun Samsul Huda Siti Aminatus Sa’diah