<![CDATA[Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak ini melalui sistem jaminan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada tahun 2014 bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, JKN menghadapi tantangan besar terkait efisiensi pembiayaan dan keberlanjutan, terutama disebabkan oleh defisit keuangan BPJS Kesehatan dan ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi pembiayaan JKN sebagai instrumen kebijakan publik, serta untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan, terutama terkait dengan penyakit katastropik dan alokasi pembiayaan antara layanan preventif dan kuratif. Metode yang digunakan adalah kajian literatur yang menganalisis berbagai artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun JKN telah berhasil mengurangi pengeluaran kesehatan langsung bagi masyarakat, sistem ini masih menghadapi ketidakseimbangan pembiayaan, khususnya dalam menangani penyakit katastropik yang membebani anggaran. Ketimpangan dalam akses layanan juga masih menjadi masalah utama, terutama di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas kesehatan. Selain itu, pengelolaan klaim yang rumit dan potensi fraud menjadi tantangan signifikan bagi keberlanjutan sistem ini. Kesimpulannya, untuk memastikan keberhasilan JKN, perlu dilakukan penguatan pada kebijakan preventif, pemerataan distribusi fasilitas kesehatan, serta perbaikan dalam sistem administrasi dan pengawasan klaim. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Indonesia.]]>
