Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGUATAN KAPASITAS PETANI NANAS DALAM PEMELIHARAAN TANAH DAN PENGELOLAAN HAMA BERKELANJUTAN BERBASIS NORMA AGRARIA DAN NILAI THAYYIB DI DESA MARGOURIP, KECAMATAN NGANCAR KEDIRI Kasiani; Tri Kurniastuti; Faradia Nesakirana
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 3 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i3.18480

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Margourip, Kediri, karena adanya masalah praktik budidaya nanas yang tidak berkelanjutan, ditandai oleh kurangnya konservasi tanah dan ketergantungan pada input kimia yang mengancam fungsi lahan. PkM ini bertujuan menguatkan kapasitas petani dalam Pemeliharaan Tanah dan Pengelolaan Hama Berkelanjutan melalui pelatihan yang berbasis Prinsip Sosial Hukum Agraria (merujuk pada Pasal 6 dan Pasal 15 UUPA). Metode yang digunakan meliputi penyuluhan normatif dan demonstrasi praktis teknik konservasi tanah serta Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) rendah residu. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman teknis dan kesadaran normatif. Petani tidak hanya menguasai praktik Pemeliharaan Tanah, tetapi juga menginternalisasi bahwa praktik keberlanjutan tersebut adalah wujud ketaatan terhadap kewajiban sosial dan hukum sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, PkM ini berhasil mewujudkan perubahan kapasitas dan perilaku yang selaras dengan amanat Hukum Agraria demi keberlanjutan usahatani.
PROBLEMATIKA PIDANA DENDA ALTERNATIF PASAL 435 UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN ANAK Indana Zulfa Putri; Kasiani; Eko Yuliastuti
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i2.6108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakselarasan normatif antara formulasi sanksi pidana denda alternatif dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan stelsel pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta merumuskan rasionalitas penemuan hukum (rechtsvinding) dalam menentukan sanksi alternatif yang berkeadilan bagi pelaku anak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat ketidakselarasan sistemik antara Pasal 435 UU Kesehatan yang merumuskan pidana secara alternatif (penjara atau denda) dengan Pasal 71 UU SPPA. Pasal 71 UU SPPA tidak menempatkan denda sebagai pidana pokok bagi anak, dan mekanisme konversi denda menjadi pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara eksplisit hanya berlaku untuk ancaman pidana yang bersifat kumulatif (penjara dan denda). Kondisi ini menciptakan kekosongan norma teknis (normative void) dalam mengeksekusi sanksi denda alternatif bagi anak. Kedua, diversi secara mutlak tidak dapat diterapkan pada pelanggaran Pasal 435 UU Kesehatan karena ancaman pidana penjaranya melebihi batas 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Oleh karena itu, rasionalitas pemidanaan menuntut hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) progresif di muka sidang dengan mengesampingkan pidana pokok (penjara maupun denda) dan menjatuhkan Sanksi Tindakan (maatregel) guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).