Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Impresi Indonesia
Ruhunussa, Muhammad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging dalam Rangka Perlindungan Ekosistem Hutan di Indonesia Ruhunussa, Muhammad; Wibowo, Dian; Subroto, Gatot; Wikarno, Raliyanto Budi; Darmojo, Hardjito S.
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7348

Abstract

Tindak pidana illegal logging merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap illegal logging berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitasnya dalam melindungi ekosistem hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang illegal logging (terutama UU No. 18 Tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023 dan UU No. 41 Tahun 1999) telah mengatur sanksi pidana yang cukup tegas, meliputi penjara dan denda. Namun, dalam praktik penerapannya masih terdapat kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pelaku intelektual yang jarang dipidana, dan masalah pengelolaan barang bukti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam rangka perlindungan ekosistem hutan belum optimal akibat berbagai hambatan struktural dan prosedural dalam penegakan hukum. Disarankan untuk memperkuat koordinasi antar instansi penegak hukum, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam perlindungan ekosistem hutan.
Memberikan Kesempatan Kepada Debitor dan Para Kreditor untuk Berunding dan Membuat Kesepakatan Mengenai Restrukturisasi Utang-Utang Debitor Ruhunussa, Muhammad; Mulyadi, Edi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i2.63729

Abstract

Krisis keuangan yang dialami oleh badan usaha atau individu seringkali mengakibatkan ketidakmampuan untuk melunasi utang, yang berpotensi mengarah pada proses kepailitan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah melalui restrukturisasi utang, yang memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan guna menyelamatkan usaha serta memastikan pembayaran utang secara teratur. Masalah yang muncul adalah bagaimana mekanisme pemberian kesempatan berunding tersebut diatur dalam hukum kepailitan Indonesia, serta seberapa efektif implementasinya dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur hak berunding dalam restrukturisasi utang dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai kesejahteraan bersama kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen terkait kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia telah mengatur mekanisme berunding melalui berbagai instrumen seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pedamaian dalam kepailitan. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya kesadaran pihak terkait, kompleksitas prosedur, dan ketidaksetujuan antara debitor dan kreditor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi dan peningkatan kapasitas pihak terkait untuk memastikan bahwa kesempatan berunding dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak.
Co-Authors Darmojo, Hardjito S. Edi Mulyadi Gatot Subroto Wibowo, Dian Wikarno, Raliyanto Budi